Dua Pimpinan KPK Dilaporkan Karena Surat Pencegahan Novanto Pasca-Menang Praperadilan

Kompas.com - 08/11/2017, 18:21 WIB
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto. KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto.
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan membuat surat palsu dan menyalahgunakan wewenang.

Surat yang dimaksud adalah surat permintaan pencegahan ke luar negeri atas nama Ketua DPR RI Setya Novanto. Surat itu diterbitkan pada 2 Oktober 2017.

"Setelah adanya putusan praperadilan nomor 97/pid/prap/2017 PN Jaksel tangg 29 September 2017, yang dimenangkan oleh Setya Novanto," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (8/11/2017).

Dalam putusan itu, dinyatakan bahwa penetapan tersangka Novanto tidak sah dan batal demi hukum.

Hakim praperadilan Cepi Iskandar juga meminta KPK menghentikan penyidikan terhadap Novanto dalam putusan tersebut.

(Baca juga : Bareskrim Mulai Sidik Dugaan Pidana Dua Pimpinan KPK terkait Kasus Novanto)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

 

Agus dan Saut dilaporkan pria bernama Sandi Kurniawan pada 9 Oktober 2017 dengan Nomor LP/1028/X/2017/Bareskrim.

Atas laporan tersebut, polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi dan ahli, yakni ahli bahasa, pidana, dan hukum tata negara. Setelah itu, baru dilakukan gelar perkara.

"Kemudian melaksanakan penyidikan semenjak tanggal 7 November 2017. Sejak kemarin sudah dinaikkan menjadi tingkatnya penyidikan," kata Setyo.

Setyo mengatakan, selanjutnya penyidik akan memeriksa para saksi dan mengumpulkan barang bukti lainnya.

Kasus ini ditangani penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Suap di Kolaka Timur, KPK Panggil Deputi Logistik dan Peralatan BNPB sebagai Saksi

Kasus Suap di Kolaka Timur, KPK Panggil Deputi Logistik dan Peralatan BNPB sebagai Saksi

Nasional
Anggota Komisi III Minta Kapolsek yang Diduga Lecehkan Anak Tersangka Diproses Pidana

Anggota Komisi III Minta Kapolsek yang Diduga Lecehkan Anak Tersangka Diproses Pidana

Nasional
Targetkan Vaksinasi Lansia di Jawa-Bali 70 Persen, Luhut Berharap Mampu Tekan Angka Kematian

Targetkan Vaksinasi Lansia di Jawa-Bali 70 Persen, Luhut Berharap Mampu Tekan Angka Kematian

Nasional
OTT di Kuansing, KPK Amankan 8 Orang Termasuk Bupati Andi Putra

OTT di Kuansing, KPK Amankan 8 Orang Termasuk Bupati Andi Putra

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Nasional
Menkes Perkirakan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Akhir Tahun Capai 300 Juta Suntikan

Menkes Perkirakan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Akhir Tahun Capai 300 Juta Suntikan

Nasional
Bupati Kuansing Andi Putra Terjaring OTT, KPK: Terkait Dugaan Suap Perizinan Perkebunan

Bupati Kuansing Andi Putra Terjaring OTT, KPK: Terkait Dugaan Suap Perizinan Perkebunan

Nasional
Tokoh Agama Berperan Penting dalam Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak

Tokoh Agama Berperan Penting dalam Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak

Nasional
Kapolsek Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Disanksi Mutasi, Imparsial: Sangat Tidak Cukup

Kapolsek Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Disanksi Mutasi, Imparsial: Sangat Tidak Cukup

Nasional
OTT di Riau, KPK Tangkap Bupati Kuansing Andi Putra

OTT di Riau, KPK Tangkap Bupati Kuansing Andi Putra

Nasional
UNJ Akan Ubah Aturan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, Aliansi Dosen: Ada Kepentingan Non-akademik

UNJ Akan Ubah Aturan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, Aliansi Dosen: Ada Kepentingan Non-akademik

Nasional
Menko PMK Tekankan Pentingnya Kecepatan dan Keakuratan Data Program JKN

Menko PMK Tekankan Pentingnya Kecepatan dan Keakuratan Data Program JKN

Nasional
Kasus Gratifikasi Puput Tantiana, KPK Periksa 9 Pejabat Probolinggo sebagai Saksi

Kasus Gratifikasi Puput Tantiana, KPK Periksa 9 Pejabat Probolinggo sebagai Saksi

Nasional
Dukung Jokowi Tutup BUMN Tak Berkembang, Puan: Percuma Bertahan, Hanya Jadi Beban Negara

Dukung Jokowi Tutup BUMN Tak Berkembang, Puan: Percuma Bertahan, Hanya Jadi Beban Negara

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Begini Aturan Kegiatan Olahraga di Daerah Level 3-2

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Begini Aturan Kegiatan Olahraga di Daerah Level 3-2

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.