Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Gatot Nurmantyo Bisa Gerus Suara Prabowo jika Jadi Cawapres Jokowi"

Kompas.com - 20/10/2017, 16:06 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menilai, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bisa menggerus suara Prabowo Subianto apabila menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Joko Widodo pada Pemilu 2019.

"Yang paling potensial menggerogoti suara Pak Prabowo ya Gatot," kata Burhanuddin dalam diskusi 'Siapa Cawapres Jokowi?' yang digelar relawan Pro Jokowi (Projo) di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).

Burhanuddin menilai, Gatot memiliki basis pemilih yang seragam dengan Ketua Umum Partai Gerindra.

(Baca juga : 8 Kontroversi Panglima Gatot yang Dinilai Politis Versi Kontras)

Manuver politik Gatot yang dilakukan selama beberapa waktu terakhir juga membuat elektabilitasnya semakin terangkat.

Berdasarkan survei terakhir indikator politik pada 17-24 September 2017, elektabilitas Gatot mencapai 10 persen.

Dari 16 nama yang disodorkan ke responden, Gatot hanya kalah dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja yang meraih 16 persen suara.

"Jangan-jangan Jokowi menikmati manuver Pak Gatot belakangan. Buktinya Pak Gatot tidak dipecat," tambah dia.

(baca: Panglima TNI Mengaku Berpolitik Negara, Bukan Politik Praktis)

Burhanuddin juga menilai, Jokowi dan Gatot bisa menjadi pasangan yang saling melengkapi. Keduanya merupakan kombinasi sipil militer.

Gatot juga dianggap sebagai sosok yang mewakili pemilih Islam, sementara Jokowi sosok yang lebih nasionalis.

"Meski saya pribadi mengkritik manuver politiknya yang terlalu liar, tapi ternyata itu semacam dog wisthle. Manuvernya menarik segmen pemilih baru untuk Pak Jokowi," kata Burhan.

Dalam wawancara dengan Kompas, Jokowi enggan menjawab lugas soal siapa cawapres yang akan mendampinginya dalam Pilpres 2019.

"Kita masih menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Ini setiap Sabtu Minggu masih muter terus dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Basuki Hadimuljono) untuk meninjau proyek," kata Jokowi.

Ketika ditanya kembali soal cawapres, Jokowi kembali menjawab "Kita masih fokus pada pekerjaan yang belum selesai soal infrastruktur."

(baca: Panglima TNI Mengaku Tidak Etis Bermimpi Jadi Presiden)

Adapun Gatot sebelumnya menegaskan bahwa tidak etis bagi dirinya untuk berambisi menjadi orang nomor satu di Indonesia.

"Saya sekarang Panglima TNI, kan begitu. Menurut saya, bermimpi jadi presiden tidak etis," kata Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (21/7/2017).

Menurut Gatot, TNI berada di bawah komando presiden dan wakilnya. Oleh karena itu, menjadi tidak tepat jika dirinya ikut serta berniat menjadi pemimpin saat masih aktif menjabat panglima TNI.

"Komandan saya itu (Presiden), pimpinan saya itu Presiden sama Wakil Presiden. (Kalau jadi presiden) kemudian saya juga akan melangkahi Wakil Presiden, kan tidak etis," kata Gatot.

Kompas TV Jenderal Gatot kepada wartawan mengatakan akan menghabiskan waktunya dengan keluarga dan akan pikir-pikir jika diajak ikut partai politik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com