Kompas.com - 21/07/2017, 20:16 WIB
Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal  Mulyono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto dalam acara Pembekalan kepada Calon Perwira Remaja TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (21/7/2017). Fachri FachrudinKepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto dalam acara Pembekalan kepada Calon Perwira Remaja TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (21/7/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa tidak etis bagi dirinya untuk berambisi menjadi orang nomor satu di Indonesia.

"Saya sekarang Panglima TNI, kan begitu. Menurut saya, bermimpi jadi presiden tidak etis," kata Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (21/7/2017).

Menurut Gatot, TNI berada di bawah komando presiden dan wakilnya. Oleh karena itu, menjadi tidak tepat jika dirinya ikut serta berniat menjadi pemimpin saat masih aktif menjabat panglima TNI.

"Komandan saya itu (Presiden), pimpinan saya itu Presiden sama Wakil Presiden. (Kalau jadi presiden) kemudian saya juga akan melangkahi Wakil Presiden, kan tidak etis," kata Gatot.

Sebelumnya, politisi Partai Nasdem Effendy Choirie menilai sosok Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pada Maret 2018 bisa saja dipertimbangkan mendampingi Jokowi.

Selain itu ada juga sosok Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi kandidat cawapres dari Jokowi di Pilpres 2019. Apalagi Kapolri Tito juga sudah pernah bilang akan pensiun dini.

"Banyak tokoh nasional yang bisa jadi wapres. Panglima TNI Jenderal Gatot, Kapolri Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, dan lainnya," kata Choirie, Jumat (21/7/2017).

Namun demikian, kata Choirie, terkait pilihan calon wakil presiden akan diserahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

"Soal cawapres juga terserah Jokowi. Jokowi sudah tahu siapa cawapres yang bisa kerja sama, yang tahu porsi dan posisi, tidak menusuk dari belakang, dan yang bisa meningkatkan elektabilitas," kata dia.

(Baca juga: Sanjungan Panglima TNI soal Diplomasi Cerutu Megawati...)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Nasional
Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Nasional
UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

Nasional
UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Nasional
Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Nasional
Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X