KPK Dianggap Hanya Gencar Penindakan, tetapi Lemah dalam Pencegahan

Kompas.com - 26/09/2017, 17:49 WIB
Pakar hukum pidana dari Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita dalam sidang praperadilan Ketua DPR RI Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2017). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAPakar hukum pidana dari Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita dalam sidang praperadilan Ketua DPR RI Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) hanya mengedepankan fungsi penindakan dengan melakukan banyak operasi tangkap tangan.

Dalam sebulan terakhir, operasi tangkap tangan KPK lebih gencar daripada sebelumnya.

Menurut Romli, gencarnya penindakan KPK justru mengesampingkan fungsi pencegahan.

"Walaupun pencegahan dilakukan, tapi tidak semaksimal penindakan. Sehingga terjadi lagi, terjadi lagi. Tangkap lagi wali kota," ujar Romli, dalam sidang praperadilan Ketua DPR RI Setya Novanto, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2017).

Romli mengatakan, kasus-kasus korupsi di daerah banyak diambil KPK. Seharusnya, jika mengetahui ada indikasi korupsi di wilayah tertentu, KPK melakukan koordinasi dan supervisi dengan Polri dan Kejaksaan.

Baca: Romli Atmasasmita Nilai KPK Tergesa-gesa Tetapkan Novanto Jadi Tersangka

Dengan demikian, penanganannya bisa dilakukan oleh dua institusi penegak hukum itu.

"Karena koordinasi supervisi tidak jalan, pencegahan tidak kuat," kata Romli.

Menurut Romli, Indonesia sulit terlepas dari kejahatan korupsi. Gencarnya penindakan tak akan menimbulkan efek jera.

Tindak kejahatan masih merajalela selama keadilan sosial tidak terpenuhi. Romli mengatakan, seharusnya kegiatan pencegahan dan penindakan harus satu kesatuan.

"(Pimpinan KPK) jilid satu sudah melakukan seperti itu. Yang ke sini sekarang lupa marwah itu," kata Romli.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X