Kompas.com - 14/06/2017, 16:59 WIB
Pimpinan KPK bersama Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) saat jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Rabu (14/6/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusPimpinan KPK bersama Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) saat jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Rabu (14/6/2017)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Mahfud MD mengatakan, berdasarkan kajian para pakar, pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR RI cacat hukum.

"Terkait rencana Hak Angket di DPR maka kami menilai bahwa pembentukan Pansus Hak Angket itu cacat hukum," kata Mahfud dalam jumpa pers bersama pimpinan KPK, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

APHTN-HAN bersama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas mengkaji soal pembentukan Pansus hak angket.

Kajian yang ditandatangani 132 pakar hukum tata negara seluruh Indonesia tersebut diserahkan ke KPK.

(Baca: Pansus Hak Angket Ingin Tata Ulang Fungsi KPK)

Mahfud menjelaskan, ada tiga hal dasar pansus tersebut dinilai cacat hukum. Pertama, karena subyek hak angket, yakni KPK dinilai keliru.

"Subjeknya keliru karena secara historis hak angket itu dulu hanya dimaksudkan untuk pemerintah," ujar Mahfud.

Pasal 79 Ayat 3 UU MPR DPR DPD dan DPRD (MD3), kata Mahfud, menyebutkan hak angket dugunakan untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan pemerintah, misalnya Presiden, Wapres, para mentri, jaksa agung, kapolri, dan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK).

Mahfud mengatakan, KPK tidak termasuk di dalamnya.

Kedua, obyek hak angket, yakni penanganan perkara KPK. Obyek penyelidikan hak angket harus memenuhi tiga kondisi, yakni hal penting, strategis dan berdampak luas bagi masyarakat.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

Nasional
Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Nasional
KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

Nasional
Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.