Soal Jusuf Kalla Dukung Anies-Sandi, Ini Kata Jokowi

Kompas.com - 26/05/2017, 08:23 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berbincang di Beranda Istana Merdeka, Jakarta Kamis (3/11/2016). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berbincang di Beranda Istana Merdeka, Jakarta Kamis (3/11/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal perbedaan pandangan politik antara dirinya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di dalam Pilkada DKI Jakarta.

Jokowi mengakui bahwa dirinya dan sang wakil berbeda pandangan politik dalam pesta demokrasi rakyat Ibu Kota tersebut.

Presiden Jokowi dengan tegas memosisikan diri tidak memihak ke pasangan calon manapun. Sementara, Kalla memilih untuk mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

(Baca: Kalla Yakinkan Publik Hubungannya dengan Jokowi Baik-baik Saja)

Meski begitu, Jokowi menyadari banyak pihak yang tidak percaya bahwa dirinya netral dan berdiri di atas semua golongan di dalam Pilkada DKI Jakarta.

"Banyak orang yang enggak percaya. Bolak-balik saya sampaikan bahwa di wilayah praktis seperti pemilihan gubernur, pemilihan wali kota dan bupati, saya ingin betul-betul berada netral. Apalagi sampai intervensi-intervensi. Saya sampaikan tidak," ujar Jokowi dalam acara 'Jokowi di Rosi' di Kompas TV, Kamis (25/5/2017).

"Banyak yang tidak percaya. Banyak yang enggak percaya. Tetapi sekali lagi yang kita lihat sekarang ini ya seperti apa adanya. Tidak hanya di DKI, di daerah lain juga sama (Jokowi tidak intervensi)," lanjut dia.

Sementara soal Kalla yang memilih mendukung pasangan Anies-Sandi, Jokowi mengatakan, dirinya tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap wakilnya tersebut untuk juga netral.

(Baca: Kalla: Saya Tidak Tahu Pilihan Bapak Presiden)

Sebab, pilihan Kalla tersebut merupakan pilihan politik. Tidak memaksakan kehendak tersebut dinilai menjadi pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Nasional
Menlu: Indonesia Tampung Sementara 396 Pengungsi Rohingya Sepanjang 2020

Menlu: Indonesia Tampung Sementara 396 Pengungsi Rohingya Sepanjang 2020

Nasional
Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Nasional
Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Nasional
Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Nasional
Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Nasional
Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Nasional
Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Nasional
Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Nasional
Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Nasional
Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X