Soal Jusuf Kalla Dukung Anies-Sandi, Ini Kata Jokowi

Kompas.com - 26/05/2017, 08:23 WIB
Kompas TV Nama Wakil Presiden Jusuf Kalla mendadak jadi perbincangan setelah Pilkada DKI Jakarta.
|
EditorKrisiandi

"Rakyat harus diberikan sebuah pendidikan, yang mana wilayah politik, mana wilayah pemerintahan dan mana wilayah hukum, itu memang berbeda-beda," ujar Jokowi.

"Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang kita kehendaki. Itu tidak bisa. Setiap orang memiliki hak politik, memiliki hak-hak lain yang tentu saja, sekali lagi, saya tidak mau memaksa," lanjut dia.

Jokowi pun menegaskan bahwa Pilkada DKI Jakarta sudah selesai. KPU DKI Jakarta telah menetapkan Pasangan Anies-Sandi yang notabene didukung Wapres Kalla menang atas pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

(Baca: Cerita Zulkifli Hasan soal Intervensi JK di Pencalonan Anies Baswedan)

Oleh sebab itu, Jokowi meminta seluruh pihak untuk menghormati keadaan tersebut.

"Warga DKI sudah menggunakan hak pilihnya dan kita harus menghormati pilihan yang telah ditentukan oleh warga DKI dan sekali lagi, ini sudah diputuskan dan ditetapkan oleh KPUD. Itu yang harus kita hormati," ujar Jokowi.

Pilkada DKI jangan dibawa ke mana-mana

Jokowi berharap, aksi-aksi unjuk rasa berakhir seiring dengan tuntasnya pesta demokrasi.

Sudah saatnya masyarakat Jakarta dan Indonesia kembali bekerja demi membangun negara.

(Baca: Soal Pencalonan Anies, Jusuf Kalla Keberatan terhadap Pernyataan Zulkifli Hasan)

"Jangan sampai Pilkada ini terus kebawa-kebawa ke mana-mana, enggak selesai-selesai, energi kita habis, tabungan energi kita habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu," ujar Jokowi.

 

"Kita lupa bahwa kita ini memiliki tugas yang sangat berat, yakni membangun negara ini. Oleh sebab itu, etos kerja kita harus kita arahkan pada hal-hal yang produktif, pada hal-hal yang konstruktif," lanjut dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Nasional
Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X