Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Kompas.com - 25/04/2024, 17:31 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menilai, konflik di Papua terjadi karena ada kesalahpahaman di antara masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat. 

Menurut JK, pemerintah dianggap ingin merampok kekayaan di Papua.

Oleh karena itu, lanjutnya, harus ada upaya memberikan pengertian kepada masyarakat Papua terkait yang dilakukan oleh pemerintah agar konflik dapat diselesaikan.

Baca juga: Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

"Konflik itu kita harus selesaikan dengan baik, saling win-win memahami masalahnya, perlu pendekatan dan pengertian. Seperti saya katakan tadi, pandangan-pandangan lihat masyarakat di Papua seakan-akan Indonesia ini merampok Papua, mengambil kekayaan," kata JK di Kampus UI, Depok, Kamis (25/4/2024).

Padahal, menurut JK, provinsi-provinsi di Papua mendapatkan banyak keistimewaan dari pemerintah pusat, misalnya mendapatkan dana otonomi khusus yang jumlahnya tidak sedikit.

Selain itu, ada juga aturan bahwa hanya orang asli Papua yang dapat menjadi kepala daerah di bumi cendrawasih itu.

Baca juga: Polisi Temukan Tisu Magic dan Lintah Papua di Kamar Kos Perempuan yang Tewas di Pulau Pari

"Secara hukum orang Papua bisa jadi gubernur Jawa, tapi org Jawa atau orang Sulawesi tidak bisa gubernur (di Papua). Jadi suatu kekhususan yang luar biasa, kekuasaan politik besar dan ekonomi besar," kata JK.

Namun demikian, JK juga mengingatkan bahwa beragam keistimewaan tersbut harus diikuti dengan pemerintahan yang bersih di Papua.

"Yang terjadi sebenarnya begitu banyak ruang tapi begitu banyak korupsi juga, ini hal yang harus diatasi. Sehingga dari dana yang besar, kemakmuran itu betul-betul dinikmati oleh rakyat banyak, tidak hanya kepada elitenya," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Nasional
Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Nasional
Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Nasional
Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Nasional
Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah 'Presidential Club', Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah "Presidential Club", Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com