Titik Balik Revolusi Mental Jokowi

"Tapi saya juga ndak tahu kenapa, sedikit demi sedikit (karakter) itu berubah dan kita ndak sadar. Yang lebih parah lagi ndak ada yang nge-rem. Yang seperti itulah yang merusak mental," ujar Jokowi (Kompas.com, 17/10/2014).

KALIMAT pembuka esai ini merupakan bagian dari penjelasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal “revolusi mental”.

Penjelasan tersebut diberikan Jokowi menjelang dilantik sebagai presiden menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tepatnya saat diskusi yang dipandu oleh presenter Najwa Shihab di Balai Kartini, Jakarta, Jumat, 17 Oktober 2014.

Revolusi mental merupakan jargon yang diusung presiden terpilih Jokowi (berpasangan dengan Jusuf Kalla) sejak masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Kompetitornya saat itu adalah Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa.

Sebagai kader PDIP yang diusung sebagai calon presiden (diusung bersama Partai Nasdem, PKB, Parti Hanura, dan PKPI), Jokowi tentu saja tampil merepresentasikan ideologi partainya.

Kita tahu, ideologi PDIP bersumber pada pemikiran Soekarno, ayah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Banyak kalangan angkat topi, termasuk saya, terhadap retorika dan tampilan Jokowi saat itu. Seorang warga negara biasa, bukan turunan pembesar, juga bukan tokoh partai politik, tapi berhasil memperoleh kepercayaan politik tertinggi sebagai presiden.

Karakter sebagai “orang biasa” yang sukses meraih kepercayaan politik tertinggi rupanya mendasari cara pandangnya dan menyemangati geraknya. Jokowi menemukan terminologi yang cocok secara ideologis, yakni “revolusi mental”.

Menurut Jokowi, revolusi mental harus dimulai dari mengenal karakter orisinal bangsa Indonesia. Di mata Jokowi, bangsa Indonesia berkarakter santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong.

Karakter tersebut diyakini Jokowi sebagai modal yang seharusnya dapat membuat rakyat sejahtera. Namun, telah berubah sedemikian rupa, sebagaimana perkataan Jokowi yang saya kutip mengawali esai ini. Jokowi menyebutnya “merusak mental”.

Perubahan karakter bangsa itulah akar masalah korupsi, kolusi, nepotisme. Etos kerja tidak baik, birokrasi bobrok, hingga ketidaksiplinan. Kondisi semacam itu dibiarkan selama bertahun-tahun, sehingga menjadi semacam “budaya” bangsa.

"Oleh sebab itu, saya menawarkan ada sebuah revolusi mental," ujar Jokowi (Kompas.com, 17/10/2014).

Revolusi tidak selalu berarti perang melawan penjajah. Kata revolusi, menurut Jokowi, merupakan refleksi tajam bahwa karakter bangsa harus dikembalikan pada aslinya.

"Kalau ada kerusakan di nilai kedisiplinan, ya mesti ada serangan nilai-nilai ke arah itu. Bisa mengubah pola pikir, mindset. Titik itulah yang kita serang," ujarnya (Kompas.com, 17/10/2014).

Saya pun terkesima, acungkan jempol. Revolusi mental bukan perkara sederhana. Isu mendasar, tapi butuh penjelasan dan instrumen operasional yang tak mudah. Hanya dua presiden yang menggaungkan revolusi mental: Soekarno dan Jokowi.

Gerakan hidup baru

Gagasan revolusi mental pertama kali dilontarkan oleh Soekarno pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1956. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tindakan revolusioner, tapi Soekarno melihat revolusi nasional berjalan tertatih-tatih. Ia lalu menggelorakan revolusi mental.

"Revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala," ujar Soekarno.

Gagasan tersebut diperjelas kembali oleh Soekarno pada 1957. Melalui seruannya tentang “gerakan hidup baru”.

Kala itu, dekade 1950-an, kita dihadapkan perbedaan kepentingan dan pertikaian antarkelompok politik secara tajam.

Pemilu 1955 memang berhasil membentuk Konstituante, badan atau dewan yang bertugas membentuk konstitusi baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

Konstituante mulai bersidang pada November 1956. Namun, hingga 1958, Konstituante tidak berhasil menjalankan tugasnya. Perdebatan tak kunjung menemukan kesepakatan. Soekarno lalu mengeluarkan Dekrit Presiden 1959, yang memberlakukan kembali UUD 1945.