Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nestapa UGM, Dulu Puja Jokowi, Kini Kecewa karena Banyaknya Penyimpangan

Kompas.com - 08/02/2024, 10:09 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Koentjoro mengaku sangat kecewa atas banyaknya penyimpangan yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

Padahal, Koentjoro dan akademika UGM lainnya dahulu memuja-muji cara kepemimpinan Jokowi di tingkat nasional.

"Betul-betul (kecewa) sekali. Kalau dulu kan kita puja-puja. Barang kali kesalahan fatal kita terlalu menempatkan dia terlalu tinggi sehingga dia (merasa) tidak pernah salah," ujar Koentjoro dalam "Satu Meja The Forum", dikutip dari Kompas TV, Kamis (8/2/2024).

Baca juga: Guru Besar Kritik Jokowi, Akademisi UGM: Jangan Dianggap Noise, tapi Voice

Koentjoro lantas memaparkan bentuk penyimpangan yang dilakukan Jokowi. Pertama, kontroversi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Keputusan ini menjadi pembuka jalan bagi putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto yang sebelumnya sempat terganjal usia.

"Kasus MK, sudah semuanya cacat, dan kasus MK itu sebetulnya mengajarkan kita bahwa hasil tidak pernah meninggalkan proses," tegas Koentjoro.

Baca juga: KPU Tak Masalah Tokoh Petisi Bulaksumur Jadi Panelis Debat

Penyimpangan lainnya perihal program bantuan sosial (bansos) yang dianggap cenderung sebagai bentuk pembohongan.

Koentjoro menegaskan, kritik yang disampaikan dirinya terhadap Jokowi adalah pengingat sebagai sesama keluarga besar UGM.

Ia tak ingin nama besar UGM hancur seketika akibat tindakan penyimpangan yang dipertontonkan belakangan ini.

"Dengan cinta kasih kita sebagai orang UGM, jangan sampai nama UGM itu hancur. Karena itu kita ingatkan," ujarnya.

Namun di sisi lain, Koentjoro mengaku sakit hati adanya pihak-pihak yang menuding bahwa mereka yang mengingatkan Jokowi adalah kelompok partisipan yang memihak salah satu pasangan calon (paslon).

"Yang menurut saya sakit itu adalah ketika dikatakan kita partisan berpihak, kita berpihak ke siapa?" pungkasnya.

Sebelumnya, guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni UGM menyampaikan petisi Bulaksumur terkait keprihatinan terhadap tindakan sejumlah penyelenggaran di berbagai sektor.

Mereka menilai ada hal-hal menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.

Setelah petisi Bulaksumur, sejumlah sivititas universitas di Tanah Air juga menyampaikan petisi terhadap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com