Selama Ramadhan, Tahanan KPK Tetap Bisa Dibesuk dan Dikirim Makanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap mengizinkan para tersangka yang mendekam di rumah tahanan (rutan) mendapat kunjungan dan kiriman makanan dari pihak keluarga.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, jadwal besuk tahanan KPK pada bulan Ramadhan berubah.

Selama bulan puasa ini, tahanan yang mendekam di rutan K4 atau gedung Merah Putih bisa dikunjungi pada hari Senin.

“Bagi pengunjung yang sudah mendapatkan persetujuan oleh pihak penahan,” kata Ali saat dihubungi awak media, Kamis (23/3/2023).

Baca juga: DPR Nilai Penegak Hukum Tak Serius Tanggapi PPATK, KPK: Kami Yakin Bukan untuk KPK

Sementara tahanan yang mendekam di rutan C1 atau gedung KPK lama dan Pomdam Jaya Guntur bisa dikunjungi pada hari Kamis.

Kunjungan sesi 1 dijadwalkan pukul 10.00-12.00 WIB. Sementara, kunjungan sesi kedua dijadwalkan pukul 12.30 - 14.30 WIB.

Adapun pengiriman makanan di semua rutan dijadwalkan pada hari Senin dan Rabu pukul 12.30 hingga 14.30 WIB.

Kemudian, hari Jumat pukul 13.00 hingga 15.00 WIB.

Baca juga: Drama Baru Lukas Enembe di Tahanan KPK: Klaim Ubi Busuk hingga Mogok Minum Obat

Ali mengatakan, semestinya tahanan KPK yang mendekam di rutan C1 dan Pomdam Jaya Guntur hari ini bisa dikunjungi oleh keluarganya.

Namun, kunjungan ditiadakan karena bertepatan dengan cuti bersama yang telah ditetapkan pemerintah.

“Rutan C1 dan Pomdam Jaya Guntur, yang harusnya hari ini ada kunjungan namun ditiadakan karena libur maka diganti haknya menjadi Jumat besok,” ujar Ali.

Adapun jumlah tahanan KPK yang memeluk agama Islam 54 orang dari jumlah keseluruhan 64 orang.

Para tahanan melaksanakan ibadah shalat tarawih di rutan masing-masing.

“Adapun makanan sahur dan berbuka (makanan berbuka dan takjil) sesuai kontrak dengann pihak penyedia maka hanya diberikan bagi tahanan yang beragama islam,” tutur Ali.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1444 Hijriah jatuh pada hari ini, Kamis (23/3/2023).

Penetapan tersebut diumumkan setelah Kementerian Agama (Kemenag) menggelar sidang isbat bersama perwakilan Komisi VIII DPR RI, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, ormas Islam, dan lainnya.