Pengadilan Tinggi Diharap Batalkan Putusan Tunda Pemilu PN Jakpus

JAKARTA, KOMPAS.com - Putusan kontroversial majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), dan memerintahkan penundaan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dinilai mesti dibatalkan pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi, atau kasasi di Mahkamah Agung.

"Saya meyakini putusan yang non-executable atau tidak bisa dilaksanakan ini harusnya batal pada tahapan putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap tahapan Pemilu 2024," kata pakar hukum tata negara Denny Indrayana saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/3/2023).

Denny mengatakan, sengketa soal Prima yang tidak lolos verifikasi aktual sebenarnya cukup diselesaikan melalui mekanisme di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca juga: Khawatir Pengaruhi Proses Peradilan, MA Enggan Tanggapi Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu

Dia juga mengatakan perintah PN Jakarta Pusat untuk menunda pelaksanaan tahapan Pemilu tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan konstitusi dan harus ditolak.

"Saya berharap putusan banding Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung pada tahap kasasi nanti juga mempunyai pemahaman yang lebih utuh bahwa mereka tidak punya kewenangan atau kompetensi untuk menunda Pemilu, sehingga putusan pengadilan negeri ini harus dibatalkan," ucap Denny.

Diberitakan sebelumnya, PN Jakpus memenangkan gugatan pertama Prima terhadap KPU, Kamis (2/2/2023).

Dalam putusan atas gugatan 757/Pdt.G/2022 yang dilayangkan pada 8 Desember 2022, PN Jakpus memerintahkan KPU menunda pemilu.

Baca juga: Prima: Pemilu Lebih Baik Ditunda, Perbaiki dari Awal

"Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," bunyi diktum kelima amar putusan tersebut.

Prima sebelumnya melaporkan KPU karena merasa dirugikan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Dalam tahapan verifikasi administrasi, Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan sehingga tidak bisa berproses ke tahapan verifikasi faktual.

Akan tetapi, PRIMA merasa telah memenuhi syarat keanggotaan tersebut dan menganggap bahwa Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU bermasalah dan menjadi biang keladi tidak lolosnya mereka dalam tahapan verifikasi administrasi.

Baca juga: Kontroversi Putusan PN Jakpus, Prima Jelaskan Alasan Minta Tahapan Pemilu Diulang Selama 2 tahun 4 Bulan

Prima juga sempat melaporkan perkara serupa kepada Bawaslu Namun, Bawaslu RI lewat putusannya menyatakan KPU RI tidak secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan pelanggaran administrasi dalam tahapan verifikasi administrasi Prima.

Sementara itu, terkait putusan PN Jakpus, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa pihaknya akan mengajukan banding.

"KPU akan upaya hukum banding," kata Hasyim Asy'ari kepada wartawan, Kamis.

(Penulis : Nirmala Maulana Achmad | Editor : Novianti Setuningsih)