Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng khawatir, manuver Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat dibiarkan oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam kongres luar biasa (KLB) yang digelar kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Moledoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

"Kalau betul itu dilakukan dan kemudian tidak ada dan dibiarkan, saya khawatir ini memang pemerintahan Pak Jokowi membiarkan kejadian-kejadian semacam ini, membiarkan terjadinya intervensi dari orang yang sedang berkuasa," kata Andi dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (6/3/2021).

Baca juga: Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Menurut Andi, rasanya tidak mungkin Moeldoko melakukan aksinya tanpa seizin atau sepengetahuan Jokowi karena Moeldoko merupakan salah satu pejabat yang berada di lingkaran terdekat Jokowi.

Oleh karena itu, Andi meminta penjelasan dari pihak Istana, apakah manuver itu benar-benar kepentingan Moeldoko secara pribadi atau ada kaitannya dengan jabatan Moeldoko di pemerintahan.

"Kita menunggu sebenarnya apa yang ingin dikatakan oleh Pak Jokowi, kita sudah kirim surat kok tapi sampai sekarang tidak ada jawaban," ujar dia.

Kendati demikian, Andi meyakini Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dapat bersikap jernih menanggapi persoalan KLB tersebut.

Baca juga: Mahfud MD: Kasus Partai Demokrat Jadi Masalah Hukum jika Hasil KLB Didaftarkan ke Kumham

Ia berharap, Kementerian Hukum dan HAM dapat menolak kepengurusan serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) baru hasil KLB Deli Serdang.

Sebab, Andi mengatakan, KLB yang digelar oleh mantan kader Demokrat tersebut tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat yang berlaku dan terdaftar di Kemenkumham.

"Saya sih masih percaya bahwa teman-teman di Kementerian hukum dan HAM termasuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly akan bisa menjaga integritasnya untuk melihat secara jernih apakah syarat-syarat untuk melakukan KLB telah dipenuhi sesuai dengan AD/ART yang tercantum dalam lembaran negara sekarang ini," ujar Andi.

Baca juga: Jokowi Dinilai Perlu Tegur Moeldoko Terkait Manuver di Partai Demokrat

Pihak Demokrat sebelumnya telah mengirim surat kepada Jokowi terkait keterlibatan Moeldoko dalam upaya kudeta di Demokrat.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, surat tersebut telah diterima tetapi tidak akan dibalas karena upaya kudeta di Demokrat itu dianggap konflik internal.