Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/03/2021, 14:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyebut kongres luar biasa (KLB) yang diselenggarakan kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai sebuah anomali politik dan demokrasi.

KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, itu menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

"Dari perspektif demokrasi, peristiwa KLB Sumut ini bisa dikatakan sebagai anomali politik dan demokrasi, tentu tidak lazim," kata Siti Zuhro dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (6/3/2021).

Baca juga: Kudeta di Demokrat: Penunjukan Moeldoko hingga Rasa Bersalah SBY

Siti Zuhro menuturkan, KLB sebetulnya bukan hal baru karena sejumlah partai politik pernah mengadakan KLB.

Namun, KLB Partai Demokrat ini dinilai tidak lazim karena penyelenggaraannya tidak mengikuti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) serta menghasilkan pihak eksternal partai sebagai ketua umum.

"Partai dan ketua umum bahkan yang dimunculkan bahkan bukan kader, ini untuk tentu pegiat politik, pegiat demokrasi, intelektual, akademisi yang belajar demokrasi, ini membingungkan," ujar Siti Zuhro.

Ia menilai, kehadiran Moeldoko menandakan nilai-nilai, moral, dan etika berpolitik sudah dipinggirkan. Terlebih lagi, Moeldoko merupakan seorang pejabat aktif di lingkaran pemerintahan.

"Ini dilarang keras, menurut saya, itu tidak perlu belajar untuk menjadi sarjana politik, ilmu politik, yang seperti itu sudah tidak etis," kata dia.

Baca juga: Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Berterima Kasih

Sebelumnya, AHY menyatakan KLB yang digagas oleh mantan kader Demokrat tersebut tidak memenuhi syarat terselenggaranya KLB sebagaimana tercantum pada AD/ART Partai Demokrat.

Berdasarkan AD/ART, KLB baru dapat diselenggarakan apabila disetujui, didukung, dan dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan setengah dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Tak hanya itu, penyelenggaraan KLB juga mesti disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai yang kini diemban oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ketiga pasal ataupun klausul tersebut tidak dipenuhi. Sama sekali tidak dipenuhi oleh para peserta KLB ilegal tersebut," kata AHY.

Dengan demikian, AHY menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan di Partai Demokrat. Ia juga menyatakan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Ketua PBNU Sebut Erick Thohir Banser Bersertifikat...

Saat Ketua PBNU Sebut Erick Thohir Banser Bersertifikat...

Nasional
Wamendagri Sebut Pj Gubernur Papua Pengganti Lukas Enembe Masih Diproses

Wamendagri Sebut Pj Gubernur Papua Pengganti Lukas Enembe Masih Diproses

Nasional
Resepsi 1 Abad PBNU Akan Dimeriahkan Gelaran Seni Modern, Rhoma Irama hingga Slank Tampil

Resepsi 1 Abad PBNU Akan Dimeriahkan Gelaran Seni Modern, Rhoma Irama hingga Slank Tampil

Nasional
Klaim Bakal Koalisi Perubahan Solid, Anies: Siap Bergerak Bersama

Klaim Bakal Koalisi Perubahan Solid, Anies: Siap Bergerak Bersama

Nasional
Puskapol UI Desak Seleksi KPUD Berperspektif Gender, Dorong Keterwakilan Perempuan

Puskapol UI Desak Seleksi KPUD Berperspektif Gender, Dorong Keterwakilan Perempuan

Nasional
Ini Konsepnya Koalisi untuk Menang atau demi Gengsi?

Ini Konsepnya Koalisi untuk Menang atau demi Gengsi?

Nasional
Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 Terbit, Ini Aturan tentang Jabatan Fungsional ASN

Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 Terbit, Ini Aturan tentang Jabatan Fungsional ASN

Nasional
Gabung Golkar, Rian Ernest Ingin Berkiprah di Partai Kuat dan Berpengalaman

Gabung Golkar, Rian Ernest Ingin Berkiprah di Partai Kuat dan Berpengalaman

Nasional
KPK Tegaskan Tak Minta Bank Blokir Rekening Penjual Burung, tapi Tersangka Ilham Wahyudi

KPK Tegaskan Tak Minta Bank Blokir Rekening Penjual Burung, tapi Tersangka Ilham Wahyudi

Nasional
Demokrat Klaim Resmi Dukung Anies sebagai Capres meski Tanpa Deklarasi Meriah

Demokrat Klaim Resmi Dukung Anies sebagai Capres meski Tanpa Deklarasi Meriah

Nasional
BCA Sudah Buka Blokir Rekening Penjual Burung di Pamekasan

BCA Sudah Buka Blokir Rekening Penjual Burung di Pamekasan

Nasional
Polri: Jangan Tergiur Bonus Judi Online, Kekalahan dan Kemenangan Sudah Diatur

Polri: Jangan Tergiur Bonus Judi Online, Kekalahan dan Kemenangan Sudah Diatur

Nasional
BCA Minta Maaf ke Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir gara-gara Namanya Sama dengan Tersangka KPK

BCA Minta Maaf ke Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir gara-gara Namanya Sama dengan Tersangka KPK

Nasional
Perubahan Substansi Putusan MK Diduga Disengaja, Bukan Salah Ketik

Perubahan Substansi Putusan MK Diduga Disengaja, Bukan Salah Ketik

Nasional
Kerahkan 4 Plant, WSBP Rampungkan Suplai Beton Proyek Jalan Tol Bocimi Seksi II

Kerahkan 4 Plant, WSBP Rampungkan Suplai Beton Proyek Jalan Tol Bocimi Seksi II

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.