Wadah Pegawai KPK Desak Presiden Ambil Alih Kasus Novel Baswedan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi mendesak Presiden Joko Widodo mengambil alih pengungkapan kasus Novel Baswedan bilamana Tim Pencari Fakta bentukan Polri gagal mengungkap pelaku penyerangan terhadap Novel.

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo mengatakan, Presiden dapat mengambil alih pengungkapan kasus Novel dengan cara membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang bersifat independen.

"Jika tim ini juga tidak berhasil mengungkap pelakunya, agar Presiden mengambil alih pengungkapan kasus Novel Baswedan dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang bersifat independen serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden," kata Yudi dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2019).

Baca juga: Masa Tugas TGPF Novel Baswedan Berakhir, Istana Tak Mau Komentar

Yudi menilai, dibentuknya TGPF yang bersifat independen merupakan bentuk komitmen Jokowi terhadap pemberantasan korupsi.

Dia berpendapat, ketidakseriusan pengungkapan kasus Novel merupakan cerminan komitmen yang lemah terhadap pemberantasan korupsi.

Sebab, kata Yudi, kasus penyerangan terhadap Novel juga merupakan teror terhadap KPK sebagai lembaga antikorupsi.

"Pembiaran penyerangan dan teror terhadap pegawai, struktural, maupun pimpinan KPK, menjadi angin segar bagi berbagai pihak untuk melakukan penyerangan lanjutan terhadap KPK," ujar Yudi.

Baca juga: Masa Tugas TPF Bentukan Polri Berakhir, KPK Harap Pelaku Penyerangan Novel Terungkap

Diketahui, masa tugas TPF bentukan Polri telah berakhir pada Minggu (7/7/2019) kemarin. Anggota Koalisi Masyrakat Sipil Antikorupsi Wana Alamsyah menilai, tim tersebut gagal mengungkap kasus Novel.

"Hingga batas waktu yang telah ditentukan, tim tidak dapat mengungkap satu pun aktor yang bertanggung jawab atas cacatnya mata kiri Novel," ujar Wana.

Sementara itu, anggota TPF Hendardi mengatakan, pihaknya akan menyerahkan hasil kerja mereka kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian pada pekan ini.