Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capres Diharapkan Jelaskan Upaya Pemberantasan Korupsi hingga Reformasi Birokrasi

Kompas.com - 08/01/2019, 11:03 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo membeberkan beberapa poin penting yang perlu dibahas dan dipaparkan oleh para calon presiden dan calon wakil presiden dalam debat pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Pada debat yang akan diselenggarakan 17 Januari 2019 itu mengambil tema hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), korupsi, dan terorisme.

Adnan mengatakan, poin pertama adalah reformasi hukum. Dalam upaya pemberantasan korupsi, para calon perlu menjelaskan soal cara untuk meformasi dan membersihkan lembaga penegak hukum.

"Poin penting adalah reformasi hukum, bagaimana memastikan pemberantasan korupsi dilakukan melalui pembersihan lembaga penegakan hukum terlebih dahulu," katanya saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/1/2019) malam.

Baca juga: KPU: Saat Debat, Tim Hore-hore di Luar, yang di Dalam Tim Kampanye

Kemudian, poin lainnya adalah soal pengembalian aset negara dari kejahatan korupsi melalui penguatan kebijakan antikorupsi.

Lalu, bagaimana revisi regulasi terkait korupsi yang mengadopsi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Berikutnya, Adnan berharap agar para calon memiliki program penguatan pelibatan masyarakat dan pihak swasta dalam proses pemberantasan korupsi.

"Penguatan dan perlindungan peran serta masyarakat dan swasta dalam pemberantasan korupsi, termasuk perlidungan terhadap lembaga penegak hukum dan personelnya dari setiap ancaman dan intimidasi," terang dia.

Selanjutnya, menurut Adnan, yang perlu dikemukakan adalah reformasi di bidang politik melalui tata kelola partai politik.

Tak hanya di bidang politik, Adnan juga ingin mendengar kedua paslon membicarakan soal reformasi dalam pengelolaan sektor Sumber Daya Alam (SDA) dan penerimaan negara.

Lalu, poin penting yang menurutnya perlu dibahas dalam debat pilpres tersebut adalah soal reformasi birokrasi.

"Agenda reformasi birokrasi, yaitu penguatan kode etik, pengawasan internal, sistem penggajian," katanya.

Terakhir, ia ingin melihat bagaimana kedua paslon memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menguatkan kebijakan antikorupsi.

Baca juga: Timses 2 Kubu Sebut Segala Putusan Terkait Debat Pilpres Berdasar Kesepakatan

Diberitakan, debat Pilpres akan diselenggarakan sebanyak lima kali, yang seluruhnya diselenggarakan di Jakarta. Debat yang akan diikuti oleh pasangan capres dan cawapres adalah yang pertama dan terakhir.

Debat pertama akan digelar pada 17 Januari 2019, membahas hukum, HAM, korupsi dan terorisme, bertempat di Hotel Bidakara.

Sementara debat terakhir, mengambil tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, perdagangan dan industri. Waktu dan tempatnya baru akan ditentukan setelah evaluasi debat pertama.

Kompas TV Keputusan KPU yang memberikan soal untuk kedua pasangan capres-cawapres sepekan sebelum debat menjadi perbincangan hangat di media sosial Facebook. Seperti apa pro dan kontranya? Kita simak ulasan rekan Frisca Clarissa berikut ini.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com