Timses 2 Kubu Sebut Segala Putusan Terkait Debat Pilpres Berdasar Kesepakatan

Kompas.com - 08/01/2019, 08:53 WIB
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama Direktur Perencanaan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Maruf Amin, Ario Bimo (kiri), dan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso (kanan) bertumpu tangan seusai melakukan rapat persiapan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (28/12/2018). KPU bersama tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden menyepakati moderator yang akan memandu debat perdana Pilpres 2019 adalah Ira Koesno dan Imam Priyono. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/pd. ANTARA/Rivan Awal LinggaKetua KPU Arief Budiman (tengah) bersama Direktur Perencanaan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Maruf Amin, Ario Bimo (kiri), dan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso (kanan) bertumpu tangan seusai melakukan rapat persiapan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (28/12/2018). KPU bersama tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden menyepakati moderator yang akan memandu debat perdana Pilpres 2019 adalah Ira Koesno dan Imam Priyono. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh keputusan yang diambil terkait debat Pilpres 2019 merupakan kesepakatan antara tim kampanye kedua pasangan capres-cawapres dengan Komisi Pemilihan Umum ( KPU).

Hal ini disampaikan perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, merespons sejumlah polemik yang muncul terkait debat Pilpres.

Baik TKN maupun BPN mengakui, ada hal-hal yang seharusnya tidak bocor ke publik yang sekarang justru menimbulkan kegaduhan. 

"Banyak hal yang terungkap ke publik di dalam proses pengambilan keputusan yang sebenarnya itu tidak dalam ranah untuk dipublikasikan, terutama dari tim kami juga yang tidak ikut mengikuti proses. Jadi kacau balau," kata Direktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Aria Bima di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Baca juga: KPU: Saat Debat, Tim Hore-hore di Luar, yang di Dalam Tim Kampanye

Beberapa polemik yang muncul terkait debat Pilpres yaitu, rencana pemberian kisi-kisi pertanyaan ke kandidat sebelum debat digelar, batalnya KPU dalam memfasilitasi sosialisi visi-misi paslon, hingga ditariknya dua nama panelis debat perdana.

Dalam polemik tersebut, kritik banyak ditujukan ke KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Padahal, menurut Aria Bima, keputusan-keputusan yang kini menjadi polemik itu merupakan kesepakatan KPU dengan kedua tim kampanye.

Senada dengan Aria, Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Priyo Budi Santoso juga menegaskan bahwa keputusan terkait debat bukan semata-mata diambil secara sepihak oleh KPU.

Priyo justru mengapresiasi kinerja KPU, lantaran lembaga penyelenggara pemilu itu dianggap telah berlaku adil sepanjang pembahasan rencana debat.

"Dari 02 BPN Prabowo-Sandi tetap memberi penghormatan dan respek yang tinggi kepada Pak Arief (Arief Budiman, Ketua KPU) dan jajaranya yang kami nilai sampai hari ini bertindak adil," kata Priyo.

Baik Aria maupun Priyo berjanji, akan menertibkan jajaran tim kampanye mereka yang justru membuat kegaduhan atas kesepakatan yang mereka ambil.

Baca juga: Soal Pertanyaan Debat, KPU Merasa Dipukuli Banyak Orang

Sebelumnya, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi meminta tim kampanye pasangan capres cawapres yang hadir dalam rapat pembahasan rencana debat pilpres menjelaskan hal-hal terkait debat ke sesama tim kampanye dan partai koalisi.

Hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban tim kampanye atas kesepakatan mereka dengan KPU mengenai rencana debat.

"Jangan membebankan itu semua ke KPU, KPU yang dipukuli banyak orang kita nggak bertanggung jawab, nggak gitu dong," kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Nasional
Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Nasional
Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Nasional
PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Nasional
Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Nasional
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Nasional
Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Nasional
PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Nasional
Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Nasional
Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X