Presiden Jokowi Diharap Lebih Giat Suarakan Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo berharap Presiden Joko Widodo lebih giat menyuarakan pemberantasan korupsi.

"Kalau kita merujuk pada pengalaman negara-negara lain yang berhasil memberantas korupsi, komandonya tetap di Presiden. Tidak ada yang lain," kata Adnan dalam Rilis Survei Nasional: Tren Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia, di Hotel Akmani, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Baca juga: Data KPK, Angka Penindakan Korupsi pada 2018 Turun 41,2 Persen

Hal itu menyikapi temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap 2000 responden. Sebanyak 52 persen responden menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat. Namun, jika dibandingkan data LSI tahun 2016 dan 2017, persentase itu turun.

Pada tahun 2016, responden yang menganggap tingkat korupsi meningkat sebanyak 70 persen. Kemudian pada tahun 2017, responden yang menilai tingkat korupsi meningkat menjadi 55 persen.

Meski turun, temuan 52 persen pada survei 2018 ini menunjukkan persepsi publik atas tingkat korupsi yang meningkat masih mayoritas.

Dimas Jarot Bayu Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo dalam Diskusi Berseri Madrasah Anti Korupsi Seri 11 di Jakarta, Senin (19/9/2016).

Baca juga: KPK Harap Seluruh Pihak Tak Kompromi Lawan Korupsi di Indonesia

Temuan lainnya menunjukkan, sebanyak 63 persen responden menilai suap dan gratifikasi untuk memperlancar urusan di instansi pemerintah adalah hal tidak wajar. Namun, sebanyak 34 persen responden lainnya menilai hal tersebut wajar.

Temuan sebanyak 34 persen itu cukup tinggi jika dibandingkan tahun 2017. Sebab, pada tahun 2017, hanya 26 persen responden yang menganggap suap dan gratifikasi ke pihak instansi pemerintah sebagai hal wajar.

Baca juga: Survei LSI: KPK Paling Dikenal dan Dinilai Efektif Berantas Korupsi

Adnan memandang perlu upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran mencegah praktik korupsi. Bagi Adnan, Presiden merupakan salah satu pihak yang paling berpengaruh karena menjadi acuan dalam menentukan sikap.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata dia, juga tak bisa dibiarkan berjuang sendirian dalam pencegahan korupsi.

"Sehingga ke depan, paling tidak Presiden lebih banyak ngomong lah soal pemberantasan korupsi. Yang saya lihat sekarang masih minimalis. Kemarin di Hakordia datang kemudian berikan statement, itu bagus. Tapi kalau nunggu satu tahun lagi baru ngomong soal pemberantasan korupsi ini sangat kurang," lanjutnya.

Baca juga: Survei LSI: 52 Persen Responden Anggap Korupsi Meningkat

"Padahal momentum bisa sangat banyak dan bisa dipakai untuk menunjukan bahwa memang komandan pemberantasan korupsi di tangan saya dan saya bertanggungjawab," kata dia.

Ia juga berharap Jokowi memberikan perhatian lebih jauh atas program-program pencegahan yang dirancang KPK.

"Pencegahan KPK itu juga sangat tergantung seberapa respons pemerintah untuk melakukan upaya-upaya yang dianggap oleh KPK itu penting," ujarnya.