Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capres-Cawapres Diminta Tunjukkan Program Nyata Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 08/01/2019, 06:58 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril menekankan pentingnya menunjukkan komitmen soal pemberantasan korupsi bagi dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ia berharap kedua pasangan dan tim kampanyenya mulai menunjukkan program-program yang nyata terkait pemberantasan korupsi.

"Kedua pasangan capres dan cawapres ini berikut tim kampanyenya, mestinya mengampanyekan apa saja kebijakan-kebijakan yang akan mereka ambil terkait reformasi hukum, terkait pemberantasan korupsi," kata Oce kepada Kompas.com, Senin (7/1/2019) malam.

"Karena ini bidang ini yang kita rasa sangat lemah pada belakangan ini, isu ini belum terlalu banyak disentuh," sambung Oce.

Baca juga: Komitmen Pemberantasan Korupsi Capres-Cawapres Dinilai Masih Lemah

Oce mengatakan, berdasarkan kajian Pukat UGM, persoalan pemberantasan korupsi belum menjadi agenda utama kedua pasangan calon. Hal itu, kata dia, tergambar dari visi, misi dan program turunannya.

"Menurut saya masih sangat minimalis ya. Itu kita cek dari misi mereka dari program dari masing masing misi ada turunannya, itu memang tidak ada agenda khusus mengenai pemberantasan korupsi kemudian tidak terlihat ada prioritas pemberantasan korupsi," kata dia.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril ketika ditemui dalam acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-4 di Jember, Jawa Timur, Minggu (12/11/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril ketika ditemui dalam acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-4 di Jember, Jawa Timur, Minggu (12/11/2017).
Padahal, kata Oce, salah satu masalah serius dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan belakangan ini adalah korupsi.

Ia mengingatkan, pemberantasan korupsi akan berjalan dengan baik apabila ada komitmen dan langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh pemimpin negara.

Sehingga, komitmen pemberantasan korupsi itu seharusnya tergambar dalam visi, misi dan program pasangan calon.

Baca juga: Aparat Hukum Diminta Waspadai 3 Celah Pemberantasan Korupsi Sektor Pertambangan

"Tanpa political will yang kuat maka pemberantasan korupsi itu akan sangat terpinggirkan. Tentu harapannya kedua capres ini menjadikan isu antikorupsi ini sebagai salah satu prioritas program yaitu tergambar di visi, misi dan program mereka," papar Oce.

Menurut Oce, ada banyak program antikorupsi yang sebenarnya bisa dikembangkan lebih jauh berdasarkan masalah-masalah korupsi yang sedang dihadapi Indonesia.

Masalah itu seperti, korupsi kepala daerah, korupsi di lembaga penegak hukum, korupsi pengadaan barang atau jasa hingga korupsi di sektor sumber daya alam.

Oce juga menyarankan, kedua pasangan seharusnya bisa mengembangkan program antikorupsi mereka lebih jauh dengan mengacu pada rekomendasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Di sana, ada banyak rekomendasi UNCAC yang belum dipenuhi Indonesia yang bisa dikembangkan lebih jauh oleh kedua pasangan ke dalam program-program kerja.

"Kalau semua capres ini bisa menyesuaikan agenda atau konvensi internasional tersebut, itu jauh lebih baik, dan mestinya kan begitu," kata Oce.

Baca juga: Maruf Amin Nilai Pemberantasan Korupsi di Indonesia Semakin Baik

Ia berharap kedua pasangan calon dan tim kampanyenya tak lagi memperdebatkan persoalan yang remeh temeh. Pasangan calon dan tim kampanye diharapkan mulai bergerak mengampanyekan atau memperdebatkan isu reformasi hukum dan pemberantasan korupsi.

Hal itu agar mendorong publik bisa menilai secara jernih siapa calon yang layak dipilih.

"Kita memiliki banyak persoalan di isu hukum dan persoalan korupsi. Mestinya mulai kemudian berbicara ke publik apa yang akan mereka lakukan ketika pasangan capres dan cawapresnya terpilih," ungkap Oce.

"Sekarang malah perdebatan yang muncul malah perdebatan berbau SARA kemudian berbau hoaks dan saya kira tidak membangun. Publik juga harus menagih tanggung jawab dari masing-masing tim kampanye untuk mulai membicarakan yang substantif," sambungnya.

Kompas TV Keputusan KPU yang memberikan soal untuk kedua pasangan capres-cawapres sepekan sebelum debat menjadi perbincangan hangat di media sosial Facebook. Seperti apa pro dan kontranya? Kita simak ulasan rekan Frisca Clarissa berikut ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com