KPK Harap Seluruh Pihak Tak Kompromi Lawan Korupsi di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan agar seluruh pihak tak berkompromi terhadap praktik-praktik korupsi di Indonesia.

"Jadi bahwa korupsi harus kita atasi dengan prinsip dasar zero tolerance itu sebenarnya yang harus dikuatkan," kata Saut dalam Rilis Survei Nasional: Tren Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia, di Hotel Akmani, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Hal itu menanggapi sejumlah temuan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bersama Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam survei itu disebutkan, 52 persen responden menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat.

Namun, tren angka responden yang menilai tingkat korupsi meningkat itu turun dibandingkan tahun 2016 dan 2017 lalu. Pada 2016, 70 persen responden mengatakan tingkat korupsi meningkat. Di 2017, sebanyak 55 persen responden mengatakan tingkat korupsi meningkat.

Baca juga: Survei LSI: 52 Persen Responden Anggap Korupsi Meningkat

Temuan lainnya, sebanyak 63 persen responden menilai pemberian uang atau hadiah ketika berhubungan dengan pihak instansi pemerintah adalah tidak wajar. Sedangkan 34 persen responden menilai wajar. Sebanyak 3 persen lainnya tidak menjawab atau tidak tahu.

Angka 34 persen itu meningkat dibanding tahun 2017 lalu. Pada waktu itu, responden yang menilai praktik suap dan gratifikasi tidak wajar, yaitu 69 persen. 26 responden menilai wajar. Sementara 5 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Dari data itu, Saut melihat masih ada kompromi terhadap praktik semacam itu. Ia pun mencontohkan Singapura yang tidak kompromi terhadap praktik-praktik yang mengarah pada korupsi.

"Ketika ada seorang di dokter gigi A menelepon saingannya ke dokter gigi B, 'Halo kamu bisa enggak kasih 3 pasien ke saya. Tiap satu pasien yang kamu kirim ke saya kamu saya kasih 50 dollar'. Sama KPK Singapura orang yang baru mau mencoba ini kena. Baru rencana padahal. Jadi zero tolerance itu masih jauh di kita," kata dia.

Baca juga: Survei LSI: Toleransi Publik terhadap Suap dan Gratifikasi Naik

Saut juga menekankan pentingnya kesamaan nilai bahwa korupsi merupakan kejahatan yang harus dilawan bersama-sama.

"Mau pakai kombinasi (pencegahan) apapun kalau valuenya enggak sama, zero tolerance-nya enggak jalan," kata dia.

KPK, kata Saut, juga terus berupaya menggiatkan program pencegahan di berbagai level melalui banyak kegiatan, seperti festival film dan musik hingga festival integritas kampus.

Langkah itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hal-hal kecil yang bisa mengarah pada korupsi.

"Kita bikin lomba film, ACFFest. Kemudian lagu, ada. Kalau kita bicara sosialisasi ya. Kita juga masuk kampus, misalnya kamu nitip absen itu salah, di perguruan tinggi kita masuk yang disebut Festival Integritas Kampus. Kita minta mereka juga mendesain apa praktik yang menurut mereka salah. Mereka sebenarnya sadar itu," kata Saut.

"Artinya, zero tolerance ini harus kita detailkan lagi di banyak tempat," ungkapnya.