Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Haris Azhar: Jika Saya Dipidanakan, Saya Akan Hadapi Itu

Kompas.com - 10/08/2016, 15:46 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar tidak lantas ketakutan saat mendengar dirinya dilaporkan oleh tiga instansi sekaligus terkait kesaksian Freddy Budiman yang ia beberkan.

Haris dilaporkan oleh Polri, TNI, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) karena dianggap membeberkan informasi yang mencemarkan nama baik melalui media sosial.

"Saya tidak merasa terganggu (atas laporan itu). Jika saya dilaporkan ke proses hukum, dipidanakan, saya hadapi itu," ujar Haris dalam diskusi di Jakarta, Rabu (10/8/2016).

Semenjak dilaporkan ke Bareskrim Polri, Haris menunda pekerjaannya di luar Jakarta. Bahkan, ia membatalkan rencananya ke luar kota dan luar negeri untuk fokus ke permasalahan kesaksian Freddy.

(Baca: Polri Hentikan Sementara Penyelidikan Terhadap Haris Azhar)

Haris mengatakan, dirinya tidak perlu merasa ketakutan karena dilaporkan ke pihak berwajib. Ia meyakini apa yang dia lakukan benar dan semata demi kepentingan bersama.

"Informasi Freddy ke saya itu menggambarkan bagaimana hulu ke hilir barang haram itu mengalir. Memberi kenikmatan oknum dan personil yang punya kewenangan," kata Haris.

Pernyataan yang dibeberkan Haris bukan untuk menyerang instansi tertentu. Justru ia ingin membuat Polri, TNI, dan BNN mengoreksi internalnya dan melakukan penelusuran apakah kesaksian Freddy benar adanya.

(Baca: Minta Tiru Presiden Filipina, Haris Azhar Tantang BNN Ungkap “Pelabuhan Tikus” dan Nama Gembong Narkoba)

Ia mengapresiasi ketiga lembaga itu kini menindaklanjuti informasi tersebut dan membentuk tim independen masing-masing.

"Tapi harus ada komitmen untuk membuka diri dan menyampaikan ke masyarakat hasilnya. Sehingga masyarakat terus berpartisipasi, melihat, dan mengawasi," kata Haris.

Bahkan, Haris menyarankan agar di tiap Polda juga dibentuk tim serupa untuk memudahkan kerja tim investigasi. Ia mengaku mendapat informasi bahwa di sejumlah daerah, masyarakatnya ada yang membentuk posko pelaporan adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat.

"Saya hanya ingin buktikan, hutang pekerjaan rumah kita masih banyak. Masa kaget dan paniknya sudah lewat, sekarang bagaimana kita konstruksikan untuk menindaklanjuti ini," kata dia.

Kompas TV BNN Akan Buktikan Kebenaran Informasi Haris Azhar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DPR Desak Polri Ungkap Kebenaran Terkait Kasus Meninggalnya Afif Maulana

DPR Desak Polri Ungkap Kebenaran Terkait Kasus Meninggalnya Afif Maulana

Nasional
PKB Beri Dukungan ke Sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah, Ada Petahana Jambi Al Haris dan Abdullah Sani

PKB Beri Dukungan ke Sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah, Ada Petahana Jambi Al Haris dan Abdullah Sani

Nasional
PKB Lirik Sandiaga Uno untuk Maju Pilkada Jabar 2024

PKB Lirik Sandiaga Uno untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Nasional
Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Nasional
Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Nasional
Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Nasional
Wacana Koalisi PKS, PKB, PDI-P Berpotensi 'Deadlock' pada Pilkada Jakarta

Wacana Koalisi PKS, PKB, PDI-P Berpotensi "Deadlock" pada Pilkada Jakarta

Nasional
Pangkoarmada I Sebut Kapal Bakamla dan KKP Dikedepankan untuk Turunkan Tensi Laut China Selatan

Pangkoarmada I Sebut Kapal Bakamla dan KKP Dikedepankan untuk Turunkan Tensi Laut China Selatan

Nasional
AHY Mau Data Kementerian ATR/BPN Diunggah ke PDN asalkan Keamanan Terjamin

AHY Mau Data Kementerian ATR/BPN Diunggah ke PDN asalkan Keamanan Terjamin

Nasional
Terungkap di Sidang, Ketua Panitia Lelang Proyek Tol MBZ Tak Punya Sertifikasi

Terungkap di Sidang, Ketua Panitia Lelang Proyek Tol MBZ Tak Punya Sertifikasi

Nasional
93 CSIRT Sudah Terbentuk di Tingkat Pusat, Menko Polhukam Minta Jangan Hanya Jadi Pajangan

93 CSIRT Sudah Terbentuk di Tingkat Pusat, Menko Polhukam Minta Jangan Hanya Jadi Pajangan

Nasional
Tak Percaya Polisi, Keluarga Afif Maulana Minta Ekshumasi dan Otopsi Ulang

Tak Percaya Polisi, Keluarga Afif Maulana Minta Ekshumasi dan Otopsi Ulang

Nasional
PKB Anggap Duet Anies-Sohibul Tak Perluas Cakupan Pemilih

PKB Anggap Duet Anies-Sohibul Tak Perluas Cakupan Pemilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com