93 CSIRT Sudah Terbentuk di Tingkat Pusat, Menko Polhukam Minta Jangan Hanya Jadi Pajangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto menyatakan, 93 Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di tingkat kementerian/lembaga sudah terbentuk untuk meningkatkan keamanan siber.

Hadi menegaskan bahwa CSIRT harus mampu melaksanakan fungsinya, bukan hanya menjadi pajangan yang menunjukkan bahwa kementerian/lembaga sudah mempunyai CSIRT.

“CSIRT ini jangan berperan hanya sebagai ikon semata bahwa di sini ada CISRT, tetapi tidak jalan, harus terus melaksanakan fungsi dengan baik, terus melaksanakan monitor, terus respons, dan siap untuk menangani permasalahan siber,” kata Hadi dalam siaran pers Kemenko Polhukam, Selasa (2/7/2024).

CSIRT merupakan organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan serta aktivitas insiden keamanan siber.

Baca juga: Kata Ahli IT soal Hacker PDN Bakal Beri Kunci Data yang Diretas Gratis

Sebanyak 93 CSIRT yang sudah terbentuk itu merupakan bagian dari total target 160 CSIRT di tingkat kementerian/lembaga.

Kemudian, 156 CSIRT sudah terbentuk dari total target 552 CSIRT di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Hadi mengatakan, CSIRT seluruh Indonesia harus terus mematuhi dan melaksanakan regulasi terkait pengelolaan insiden siber sebagaimana tertuang pada Peraturan BSSN Nomor 1 tahun 2024 tentang pengelolaan insiden siber dan Peraturan BSSN Nomor 2 tahun 2024 tentang manejemen krisis siber.

Mantan panglima TNI itu juga mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar.

Baca juga: Media Asing Soroti Peretasan PDN, Sebut Budi Arie Menteri Giveaway

“Bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang hebat dan cerdas, terlebih di bidang IT harus kita kuasai,” kata Hadi.

"Saya juga ingin langsung berinteraksi kepada seluruh CSIRT di Indonesia agar saya mengetahui bagaimana kesiapan apabila menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam," uajr dia.

Masalah keamanan siber menjadi sorotan belakangan ini setelah Pusat Data Nasional (PDN) diretas pada Kamis (20/6/2024) dan belum pulih sepenuhnya hingga sepekan setelahnya.

Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), BSSN, Polri, dan juga Telkom selaku pihak pengelola PDN sudah berupaya mengembalikan data-data tersebut, tetapi tak berhasil.

Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN.

Baca juga: Hacker PDN: Semoga Indonesia Sadar Pentingnya Keamanan Siber dan SDM Kompeten

"Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” ujar Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu (26/6/2024).

Belakangan, pihak peretas mengaku akan membuka data yang terkunci secara cuma-cuma tanpa perlu dibayar sepeser pun.

Sebelumnya, kelompok peretas itu menuntut tebusan sebesar 8 juta dollar AS atau sekitar Rp 131 miliar untuk membuka kunci enkripsi data-data yang disandera tersebut.