Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: Polri Diharapkan Lebih Adil dan Tegas

Kompas.com - 01/07/2024, 10:45 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Litbang Kompas menerbitkan hasil survei soal tantangan Polri ke depan.

Sejumlah responden berharap Polri lebih adil dan lebih tegas dalam menegakkan hukum.

Dilihat dari survei, ada 27,4 persen responden mengharapkan Polri bersikap lebih tegas menegakkan hukum serta jauh dari intervensi pihak lainnya.

Selain itu, ada juga 19,4 responden meminta Polri bersikap lebih adil, 17,4 persen berharap Korps Bhayangkara bisa lebih mengayomi.

“Seperti kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat; kriminalitas berujung kematian seorang pengusaha rental mobil di Pati, Jawa Tengah; dan kasus kematian Afif Maulana, seorang pelajar di Padang, Sumatera Barat, diduga turut memengaruhi penilaian publik pada aspek penegakan hukum,” tulis Penulis Survei Litbang Kompas, MB Dewi Pancawati seperti dikutip dari Kompas Id, Senin (1/7/2024).

“Publik berharap Polri bisa segera menuntaskan kasus-kasus tersebut dengan menegakkan hukum seadil-adilnya,” sambung dia.

Baca juga: HUT Bhayangkara, Jokowi Minta Polri Selalu Layani Masyarakat Sepenuh Hati

Ada juga 17,3 persen lainnya berharap Polri lebih berintegritas dan profesional dalam hal kedisiplinan dan etika, 10,3 persen berharap pelayanan lebih cepat.

Dalam survei juga ada 0,6 persen responden meminta hal lainnya dan 1,6 persen menyatakan tidak tahu.

“Sebanyak 17,3 persen responden mengharapkan pembenahan terhadap aspek kultural Polri, terutama pembangunan etika, kedisiplinan, dan perilaku Polri, untuk kembali meningkatkan citranya di mata Masyarakat,” tulis Dewi.

Adapun survei Litbang Kompas ini digelar pada 18-20 Juni 2024. Sebanyak 534 responden dari 38 provinsi berpartisipasi dalam survei tersebut.

Baca juga: Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Survei ini menggunakan metode wawancara dengan sampel yang ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk tiap provinsi.

Seluruh pembiayaan dilakukan oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara). Kemudian, survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian sekitar 4,22 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Ini, DKPP Putus Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU

Hari Ini, DKPP Putus Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
LBH Padang Duga Ada 'Obstruction of Justice' dalam Kasus Kematian Afif Maulana

LBH Padang Duga Ada "Obstruction of Justice" dalam Kasus Kematian Afif Maulana

Nasional
PKS Tegaskan Usulan Cawagub Anies Tak Bisa Berubah, Sohibul Disebut Bukan Kader Ecek-ecek

PKS Tegaskan Usulan Cawagub Anies Tak Bisa Berubah, Sohibul Disebut Bukan Kader Ecek-ecek

Nasional
Polri dan Kejagung Kompak Bantah KPK, Sebut Tak Ada Masalah Koordinasi

Polri dan Kejagung Kompak Bantah KPK, Sebut Tak Ada Masalah Koordinasi

Nasional
Kemenperin Klarifikasi Soal Bea Masuk Impor 200 Persen Produk China

Kemenperin Klarifikasi Soal Bea Masuk Impor 200 Persen Produk China

Nasional
Jalan Terbuka Kaesang Maju Pilkada Usai KPU Akomodir Putusan MA soal Batas Usia

Jalan Terbuka Kaesang Maju Pilkada Usai KPU Akomodir Putusan MA soal Batas Usia

Nasional
Temuan Menko PMK: Cuma 1-2 PTN yang UKT-nya Mahal, Sisanya Biasa Saja

Temuan Menko PMK: Cuma 1-2 PTN yang UKT-nya Mahal, Sisanya Biasa Saja

Nasional
Menko PMK Dukung Mahasiswa Bayar Kuliah Pakai Pinjol jika Kesulitan Ekonomi

Menko PMK Dukung Mahasiswa Bayar Kuliah Pakai Pinjol jika Kesulitan Ekonomi

Nasional
Duet Anies-Sohibul di Jakarta Tak Bisa Diubah, PKS Klaim Dapat Restu Surya Paloh

Duet Anies-Sohibul di Jakarta Tak Bisa Diubah, PKS Klaim Dapat Restu Surya Paloh

Nasional
Akui Komunikasi dengan Sandiaga, Syaiful Huda PKB: Saya Enggak Tahu Masih di PPP Enggak?

Akui Komunikasi dengan Sandiaga, Syaiful Huda PKB: Saya Enggak Tahu Masih di PPP Enggak?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Heran Harga Obat Mahal | Polda Sumbar Disorot soal Kasus Afif

[POPULER NASIONAL] Jokowi Heran Harga Obat Mahal | Polda Sumbar Disorot soal Kasus Afif

Nasional
Pengacara Keluarga Sebut Ada Sejumlah Kejanggalan Penanganan Kasus Afif Maulana

Pengacara Keluarga Sebut Ada Sejumlah Kejanggalan Penanganan Kasus Afif Maulana

Nasional
Karyawan Asal Kalimantan Barat Gugat UU Pilkada ke MK, Akui Mau Maju Jadi Calon Wakil Gubernur

Karyawan Asal Kalimantan Barat Gugat UU Pilkada ke MK, Akui Mau Maju Jadi Calon Wakil Gubernur

Nasional
PKB Condong Dukung Bobby Ketimbang Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut

PKB Condong Dukung Bobby Ketimbang Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut

Nasional
Rekaman CCTV di Polsek Tempat Afif Dianiaya Sudah Hilang, Anggota DPR: Siber Mabes Polri Bisa Lakukan Upaya

Rekaman CCTV di Polsek Tempat Afif Dianiaya Sudah Hilang, Anggota DPR: Siber Mabes Polri Bisa Lakukan Upaya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com