Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Seandainya dalam Dua Tahun Cerita Freddy Budiman Diungkap..."

Kompas.com - 06/08/2016, 15:44 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Benny Mamoto menganggap Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar terlambat menyampaikan informasi yang ia dapatkan dari Freddy Budiman.

Jika saja Haris menyampaikan sejak dua tahun lalu, kata Benny, maka kegaduhan seperti saat ini tidak terjadi.

"Seandainya dalam rentang dua tahun, kalau mau ungkap, maka bisa dilakukan upaya kroscek untuk lebih lengkap dulu," ujar Benny dalam diskusi "Polemik" Radio Sindo Trijaya di Jakarta, Sabtu (6/8/2016).

Diketahui, dalam pesan berantai itu, Haris mendengar cerita Freddy saat mengunjungi selnya pada 2014.

Paling tidak, kata Benny, jika informasi beredar seminggu sebelum eksekusi mati terhadap Freddy dilakukan, maka akan lebih mudah dilakukan konfirmasi.

Baik kepolisian, TNI, dan Badan Narkotika Nasional yang disebutkan dalam percakapan itu bisa memeriksa Freddy lebih jauh soal oknum-oknum yang dia maksud.

"Kami bisa cek buktinya kalau transfer ke siapa, mungkin sudah terungkap jaringan oknum. Mungkin juga Freddy masih hidup," kata Benny.

"Duh sayang sekali, momentumnya lewat karena Freddy sudah mati," lanjut dia.

Jika informasi itu diketahui sebelum Freddy dieksekusi, maka lebih mudah bagi TNI, BNN, dan Polri untuk menelusuri oknum yang terlibat dalam peredaran narkotika sebagaimana disebutkan Freddy.

Tidak seperti saat ini, pernyataan Haris tidak didukung bukti apa pun. Benny menyayangkan langkah Haris yang terburu-buru menyebarkan pesan berantai tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi kebenarannya.

"Info ini sangat penting tapi sekaligus sangat sensitif. Penting kalau bisa dibuktikan, akan sangat besar kontribusinya untuk membersihkan ke dalam," kata Benny.

Kompas TV Soal Pernyataan Haris Azhar, BNN: Kita Butuh Alat Bukti
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com