Dilaporkan ke KPK, Bulog Pastikan Tak Punya Ikatan Kontrak Impor dengan Tan Long Group Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Bulog memastikan tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan salah satu importir beras asal Vietnam, Tan Long Group tahun ini.

Hal ini menanggapi pelaporan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) terkait dugaan mark-up impor beras oleh Bulog dan Bapanas sebesar Rp 2,7 triliun kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto menyatakan, Tan Long memang pernah mendaftarkan dirinya menjadi salah satu mitra dari Perum Bulog pada kegiatan impor, namun tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” ucap Mokhamad Suyamto dalam siaran pers, Kamis (4/7/2024).

Baca juga: Bulog Jelaskan soal Dugaan Mark Up Harga Impor Beras

Sementara itu terkait denda keterlambatan bongkar muat (demurrage) yang juga dilaporkan ke KPK, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyampaikan, demurrage adalah hal yang tidak bisa dihindarkan sebagai bagian dari resiko handling komoditas impor.

Hal ini bisa saja terjadi karena beberapa kondisi tertentu, seperti hujan, arus pelabuhan penuh, dan tidak ada buruh. Akibatnya, yang semula dijadwalkan 5 hari misalnya, terlambat menjadi 7 hari.

Menurutnya dalam mitigasi resiko importasi, demurrage merupakan biaya yang sudah harus diperhitungkan dalam kegiatan ekspor impor.

"Adanya biaya demurrage menjadi bagian konsekuensi logis dari kegiatan eskpor impor. Kami selalu berusaha meminimumkan biaya demurrage dan itu sepenuhnya menjadi bagian dari biaya yang masuk dalam perhitungan pembiayaan perusahaan pengimpor atau pengeskpor,” tutur Bayu.

Baca juga: Bulog dan Bapanas Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Mark Up Impor Beras Rp 2,7 Triliun

Sebelumnya diberitakan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog dilaporkan ke KPK atas dugaan penggelembungan harga beras impor.

Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto selaku pelapor mengatakan, jumlah beras yang diimpor itu 2,2 juta ton dengan selisih harga mencapai Rp 2,7 triliun.

"Harganya jauh di atas harga penawaran. Ini menunjukkan indikasi terjadinya praktik mark up,” kata Hari saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/6/2024).

Hari menuturkan, pihaknya mendapatkan data penawaran dari perusahaan Vietnam, Tan Long Group yang menawarkan 100.000 ton beras dengan harga 538 dollar Amerika Serikat (AS) per ton dengan skema free on board (FOB) dan 573 dollar AS per ton dengan skema cost, insurance, and freight (CIF).

Baca juga: Bos Bulog Ungkap Alasan Mengapa RI Bakal Akuisisi Sumber Beras Kamboja

Dalam skema FOB, biaya pengiriman dan asuransi menjadi tanggungan importir. Sementara, dalam CIF biaya pengiriman hingga bongkar muat kargo ditanggung eksportir.

“Tan Long Group, itu yang kami juga (masukkan dalam laporan) sebagai salah satu aktor yang ikut ambil bagian dalam impor beras selama periode Januari sampai bulan Mei ini,” ujar Hari.

Hari lantas menyampaikan data pembanding yang menyebutkan biaya yang digelontorkan negara untuk impor beras itu lebih besar dari harga yang ditawarkan perusahaan di luar negeri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2024 pemerintah mengimpor 567,22 ribu ton beras dengan nilai 371,60 juta dolar AS.

Baca juga: Impor Beras Bulog Kena Denda di Pelabuhan, Kok Bisa?

Dari data itu didapatkan angka harga rata-rata impor beras oleh Bulog senilai 655 dollar AS per ton. Jika disandingkan dengan harga impor beras dengan skema FOB yakni, 573 dollar AS per ton didapatkan selisih kemahalan harga 82 dollar AS per ton.

Angka tersebut dikalikan nilai 2,2 juta ton dan ditemukan total selisih kemahalan harga sekitar 180,4 juta dollar AS.

“Jika menggunakan kurs Rp 15.000 per dolar, maka estimasi selisih harga pengadaan beras impor diperkirakan Rp 2,7 triliun," tutur Hari.