Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyayangkan pemerintah yang tidak melakukan pencadangan (back up) data di Pusat Data Nasional (PDN). Padahal, PDN menjadi pusat penyimpanan data-data kementerian dan lembaga negara.

Karena ketiadaan pencadangan itu, data yang dimiliki kementerian/lembaga berpotensi hilang ketika terjadi serangan siber.

"Itulah masalahnya. Di dalam tata kelolanya itu pihak Kemkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) tidak membuat keharusan untuk buat back up. Jadi menurut saya ini kekonyolan yang sangat luar biasa," kata Sukamta dalam diskusi daring, Sabtu (29/6/2024).

Menurut Sukamta, situasi ini diperparah dengan pemotongan anggaran kementerian/lembaga, sehingga masing-masing instansi tidak bisa membuat pusat data dan server sendiri. Dengan begitu, data hanya terpusat di PDN.

"Ada kebijakan menyatukan (data) seluruh K/L (kementerian/lembaga). Kemudian kekonyolan berikutnya, anggaran di K/L dipotong sehingga mereka tidak boleh buat pusat data sendiri, tapi kemudian tidak ada backup dalam tata kelola yang dibuat oleh Kominfo," ucap dia.

Baca juga: Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Meski demikian, Sukamta tak memungkiri bahwa pemerintah sedianya memiliki niat baik untuk menyatukan data di PDN. Tujuannya, supaya data tidak tercecer dan sumbernya berasal dari tempat yang sama.

Namun, ia menegaskan, pencadangan tetap penting, terutama untuk mengantisipasi terjadinya serangan siber.

Dalam kesempatan yang sama, Pakar Keamanan Siber Vaksincom Alfons Tanujaya mengatakan, PDN yang skalanya setara dengan Amazon Web Services (AWS) dan Google Cloud seharusnya dilengkapi dengan standar keamanan yang tinggi.

"Yang jadi masalah ini dengar bocornya kemarin harusnya kan tingkat pengamanan, tingkat administrasi, selevel (AWS dan Google Cloud) itu. Kamu udah naik kelas berat, jangan sampai kamu dicoel saja pingsan," tandasnya.

Adapun sejak diretas pada 20 Juni lalu, hingga kini sistem PDN belum pulih sepenuhnya. Peretasan tersebut mengakibatkan terganggunya sistem imigrasi hingga gangguan pada data sistem sejumlah instansi.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, peretasan PDN merupakan tanggung jawab semua pihak.

Ia meyakini suatu saat pelaku dari serangan PDN akan ditemukan. Namun Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) itu tak bisa memastikan kapan waktunya.

Bobolnya PDN juga membuat pemerintah dicecar DPR RI. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menilai bahwa ketiadaan cadangan data bukanlah masalah tata kelola, melainkan kebodohan.

"Kalau enggak ada back up, itu bukan tata kelola sih, Pak, kalau alasannya ini kan kita enggak hitung Surabaya, Batam, back up kan, karena cuma 2 persen, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, Pak," tukas Meutya.

Baca juga: Usai Rapat Bareng Jokowi, Telkomsigma Sebut Peretasan PDN Bisa Diselesaikan