Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Kompas.com - 29/06/2024, 09:06 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akhirnya memanggil para menteri dan sejumlah pejabat terkait ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas evaluasi sistem pusat data nasional (PDN), Jumat (28/6/2024).

Rapat itu digelar menyusul peretasan PDN sejak 20 Juni lalu, yang berakibat pada lumpuhnya sejumlah layanan publik.

Para pejabat yang hadir antara lain, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi; Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Hinsa Siburian; dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.

Lalu, ada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa; dan Kepala Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Yusuf Ateh.

Hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Network dan IT Solution Telkomsigma, Herlan Wijanarko.

Rapat berlangsung sekitar satu jam, dimulai pukul 14.00 WIB dan berakhir menjelang pukul 15.00 WIB.

Baca juga: Menkominfo dan Kepala BSSN Menghilang usai Ratas PDN di Istana, Tak Ikut Beri Keterangan Pers

Minta audit khusus

Menurut Kepala BPKP Yusuf Ateh, Presiden Jokowi dalam rapat meminta lembaganya untuk mengaudit tata kelola PDN usai mengalami peretasan.

"Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," kata Yusuf Ateh usai rapat bersama Presiden.

Ateh menuturkan, pihaknya akan mendalami tata kelola dan finansial PDN. Audit diperlukan untuk mengetahui potensi kesalahan tata kelola dan dampak dari kebocoran data PDN.

Ia menuturkan, sejauh ini PDN memang belum pernah diaudit.

"Aku enggak tahu dampaknya, wong belum diaudit. Kalau kita kan kalau belum diaudit nggak ngomong-ngomong dulu. Enggak tahu (jumlah lembaga yang akan diaudit), baru rapat tadi," tutur Ateh.

Kendati demikian, Ateh tidak menjelaskan lebih lanjut kapan Jokowi menargetkan audit selesai.

"Secepatnya, the sooner the better (lebih cepat lebih baik)," jelas Ateh.

Sementara itu, Direktur Network dan IT Solution Telkomsigma, Herlan Wijanarko, meyakini, persoalan peretasan PDN bisa diselesaikan.

Baca juga: Buntut Peretasan, Pemerintah Kaji Contoh Pengelolaan PDN di Luar Negeri

Menurut Herlan, sebagai pihak yang ikut mengelola PDN dalam hal backup data, Telkomsigma akan mengupayakan semua layanan enkripsi diaktifkan

Halaman:


Terkini Lainnya

Jokowi: Saya Tak Pernah Menyodorkan Kaesang Kepada Siapa pun

Jokowi: Saya Tak Pernah Menyodorkan Kaesang Kepada Siapa pun

Nasional
Jokowi Resmikan Pabrik Baterai Mobil Listrik Terbesar Se-Asia Tenggara di Karawang

Jokowi Resmikan Pabrik Baterai Mobil Listrik Terbesar Se-Asia Tenggara di Karawang

Nasional
Stranas PK Sebut Masih Ada Pungli di Pelabuhan, tapi Ongkos Logistik Berhasil Ditekan

Stranas PK Sebut Masih Ada Pungli di Pelabuhan, tapi Ongkos Logistik Berhasil Ditekan

Nasional
Imbas Kematian Afif Maulana, Kapolri Didesak Copot Kapolda Sumbar

Imbas Kematian Afif Maulana, Kapolri Didesak Copot Kapolda Sumbar

Nasional
Kemunduran Pembangunan Manusia Negara Berkembang

Kemunduran Pembangunan Manusia Negara Berkembang

Nasional
Identitas Anggota DPR Pemain Judi Online Harus Dibuka

Identitas Anggota DPR Pemain Judi Online Harus Dibuka

Nasional
Kumpulkan Menteri, Jokowi Minta Sengkarut Harga Obat Mahal Diselesaikan!

Kumpulkan Menteri, Jokowi Minta Sengkarut Harga Obat Mahal Diselesaikan!

Nasional
Jejak Kasus Pelanggaran Hasyim Asy'ari: Nyaris Setiap Bulan Diperingatkan DKPP

Jejak Kasus Pelanggaran Hasyim Asy'ari: Nyaris Setiap Bulan Diperingatkan DKPP

Nasional
Loyalitas Ganda Pegawai KPK Hambat Kerja Pemberantasan Korupsi

Loyalitas Ganda Pegawai KPK Hambat Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Gibran Blusukan ke Pasar Manggis Jaksel, Minta Warga Tak Acungkan 2 Jari

Gibran Blusukan ke Pasar Manggis Jaksel, Minta Warga Tak Acungkan 2 Jari

Nasional
Babak Baru Kasus Tewasnya Afif Maulana: Keluarga Dorong Ekshumasi Ulang, Kapolri Beri Atensi

Babak Baru Kasus Tewasnya Afif Maulana: Keluarga Dorong Ekshumasi Ulang, Kapolri Beri Atensi

Nasional
Hari Ini, DKPP Putus Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU

Hari Ini, DKPP Putus Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
LBH Padang Duga Ada 'Obstruction of Justice' dalam Kasus Kematian Afif Maulana

LBH Padang Duga Ada "Obstruction of Justice" dalam Kasus Kematian Afif Maulana

Nasional
PKS Tegaskan Usulan Cawagub Anies Tak Bisa Berubah, Sohibul Disebut Bukan Kader Ecek-ecek

PKS Tegaskan Usulan Cawagub Anies Tak Bisa Berubah, Sohibul Disebut Bukan Kader Ecek-ecek

Nasional
Polri dan Kejagung Kompak Bantah KPK, Sebut Tak Ada Masalah Koordinasi

Polri dan Kejagung Kompak Bantah KPK, Sebut Tak Ada Masalah Koordinasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com