Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Silmy Karim mengklaim, pihaknya akan menyiapkan sistem pencadangan atau back up data paling cepat, dibandingkan institusi kementerian/lembag lain.

Bahkan, menurutnya, sistem tersebut dapat melakukan back up data paling lama satu jam, jika ke depan kembali terjadi serangan siber.

Silmy Karim menyebut, pihaknya selama ini memang memiliki pusat data sendiri bernama Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim).

"Kalau yang kita punya di Pusdakim, itu memang kita siapkan kita punya tapi ada gap waktu. Tidak mirror. Itulah yang kita pakai, ada tetapi tidak mirror, ini ke depan kita siapkan mirror sehingga nantinya ketika ada serangan siber kita hanya butuhkan waktu maksimum 1 jam," kata Silmy dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).

Baca juga: Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk Back Up Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Diakuinya, saat Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) terkena serangan Ransomware, pada Kamis (20/6/2024), imigrasi hanya butuh waktu dua hari untuk menyelamatkan data melalui back up di Pusdakim.

Imigrasi pun mengambil pelajaran atas serangan PDN yang kemarin terjadi.

"Kalau kemarin kan 2 hari (backup data), itu yang saya bilang hikmah. Itu pun yang paling cepat di antara yang lain. Kita ibaratnya veteran perang siber, babak belur, tapi aman sehat," ungkapnya.

Lebih jauh, Silmy berujar bahwa selama ini Imigrasi juga tidak ketergantungan terhadap PDN.

Contohnya ketika menyiapkan proses pemulihan atas gangguan PDN, Imigrasi berinisiatif menyelesaikannya sendiri.

Baca juga: Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

"Makanya arahan saya, di internal, kita siapkan sendiri (backup data). Jangan pernah menggantungkan nasib kita itu kalau belum pasti kita bisa survive," katanya.

"Karena yang kita harus pertaruhkan itu adalah kepercayaan publik. Kita tidak bisa menerangkan kepada publik atau menyalahkan institusi lain, enggak bisa. Publik itu harus dikasih layanan yang terbaik. Sudah, kuncinya itu," katanya lagi.

Diberitakan sebelumnya, serangan siber ransomware terhadap PDN diketahui berdampak terhadap layanan 282 instansi pemerintahan yang tidak memiliki backup data. Sementara itu, hanya 44 kementerian/lembaga negara yang memiliki backup.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, sebenarnya mereka memiliki fasilitas backup data, tetapi para tenant disebut kesulitan menggunakan fasilitas itu.

Keterbatasan anggaran disebut Budi sebagai salah satu alasan para tenant atau instansi kesulitan melakukan backup data yang disimpan di PDN.

Baca juga: Imigrasi Sebut Pelayanan Visa hingga Paspor Online Sudah Pulih 100 Persen

"Seandainya kalau boleh jujur, kadang tenant juga kesulitan melakukan pengadaan infrastruktur backup, karena persoalan keterbatasan anggaran atau kesulitan menjelaskan urgensi backup kepada otoritas keuangan atau auditor," kata Budi Arie dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR pada Kamis (27/6/2024) sore.

Budi menjelaskan bahwa fasilitas backup data tersedia di setiap site Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), baik itu yang dikelola Telkom maupun Lintasarta.

Budi melanjutkan, jumlah virtual machine yang ter-backup di Surabaya adalah 1.630, atau 28,5 persen dari total kapasitas 5.709 virtual machine.