Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku memaksimalkan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah jelang Pilkada Serentak 2025.

"Pemerintah daerah saya minta untuk bantu KPU dan Bawaslu yang tidak punya kantor, tidak punya gudang, sarana prasarana yang untuk daerah-daerah terpencil di Maluku, di Maluku Utara, di pulau-pulau, kalau kesulitan semaksimal mungkin bantu," kata Tito dikutip keterangan resmi Kemendagri, Kamis (27/6/2024).

Pesan itu ia sampaikan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.

Tito berujar, pemda dapat menggunakan anggaran reguler maupun belanja tidak terduga (BTT) untuk membantu kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggara.

Baca juga: Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Ia mengaku siap mengeluarkan surat edaran apabila Pemda membutuhkan dasar hukum penggunaan BTT.

“Yang penting sukses kegiatannya, dan kemudian satu lagi yang perlu dibiayai adalah yaitu linmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) dan satpol PP, karena linmas (maupun Satpol PP) ini jumlahnya besar,” ujar Tito.

Eks Kapolri menjelaskan,dukungan terhadap linmas penting lantaran menjadi satu-satunya petugas keamanan yang boleh secara hukum masuk ke tempat pemungutan suara (TPS).

Sebab, anggota TNI-Polri yang tidak boleh masuk TPS kecuali ada kejadian tertentu.

"Ini harus dibiayai semua, melalui mana? Melalui dana di Kesbang (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik). Artinya kepala daerah, Sekda, Bappeda, dan BPKAD, itu harus mengalokasikan anggaran untuk Satpol PP dan Linmas di Kesbang," kata Tito menjelaskan.

Baca juga: KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Sebelumnya, berdasarkan catatan Kompas.com, pemda diminta menyiapkan anggaran pilkada serentak 40 persen dari APBD 2023 dan 60 persen dari APBD 2024.

Saat ini, hampir seluruh pemerintah daerah telah meneken naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan KPU dan Bawaslu/Panwaslu masing-masing.

Dari segi pengamanan, pemerintah juga menyiapkan dukungan pengamanan dengan anggaran Rp 1,27 triliun untuk TNI dan Polri, meskipun realisasinya masih rendah.

Berdasarkan data Kemendagri, total ada 1.224.990 anggota satlinmas yang tersebar di seluruh penjuru negeri.

Akan tetapi, sekitar separuhnya terkonsentrasi di Pulau Jawa, utamanya Jabodetabek dan Jawa Barat.

Baca juga: Jutaan Linmas dan Satpol PP Bantu Polisi Amankan Pilkada Serentak 2024

Sementara itu, jumlah anggota satpol PP yang saat ini tercatat mencapai 105.872 personel, dengan 29.895 di antaranya berstatus PNS.

KPU masing-masing daerah akan menetapkan pasangan calon kepala daerah di setiap wilayah per 22 September 2024.

Masa kampanye Pilkada 2024 nantinya bakal berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024, sebelum dimulainya masa tenang pada 24-26 November 2024.