Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Hukum Anies-Muhaimin, Refly Harun, menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) semestinya mengabulkan gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, agar Indonesia tidak dipimpin oleh orang yang curang.

Refly menekankan, gugatan yang diajukan oleh kubu Anies-Muhaimin bukan semata-mata soal kepentingan pasangan calon nomor 1 itu, tapi demi Indonesia yang lebih baik.

"Ini bukan hanya soal 01, 03, tapi ini untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia tanpa kecurangan dalam pemilihan umumnya. Kita tentu di sini tidak rela kalau kemudian pemimpin-pemimpin yang terpilih itu curang," kata Refly di Gedung MK, Jakarta, Selasa (16/4/2024).

Baca juga: Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Oleh karena itu, Refly berharap MK diberi kekuatan agar berani mengabulkan sengketa yang diajukan oleh Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud.

Menurut dia, MK tidak perlu khawatir dengan isu yang menyebut akan ada kekacauan apabila MK mengabulkan sengketa hasil Pilpres.

"Jadi bagi Mahkamah konstitusi kalau memang permohonan ini kuat dalilnya, maka haram hukumnya tidak dikabulkan," ujar Refly.

Baca juga: Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Seperti diketahui, hari ini merupakan hari terakhir bagi semua pihak untuk mengajukan kesimpulan atas jalannya proses sengketa hasil Pilpres 2024.

Menurut rencana, MK akan menggelar sidang pengucapan putusan pada Senin (22/4/2024) pekan depan.