Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Klaim Ada Pola Pengadangan Kampanyenya, Minta Pendukung Lawan

Kompas.com - 02/02/2024, 20:09 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

PALEMBANG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta para pendukungnya untuk menyerukan perlawanan jika ada pihak yang menghalang-halangi ketika hendak mengikuti kampanye.

Hal itu ditegaskan Ganjar ketika diminta pendapat soal adanya upaya sabotase kepada pendukungnya yang akan menghadiri hajatan rakyat atau kampanye akbar.

Terkini, Ganjar juga mengaku acara hajatan rakyat di Tuban sempat dihalang-halangi.

"Hari ini saya di Tuban. Apa yang saya dengarkan, kemarin kita membuat acara apa pun sulitnya minta ampun, hanya karena tempatnya. Alasannya, alasannya nih 'ini sudah mau dipakai," beber Ganjar dalam keterangannya, Jumat (2/2/2024).

Baca juga: Debat Terakhir, Ganjar Akan Bahas Keterwakilan Perempuan dan Disabilitas

"Cara-cara seperti ini kita sudah hafal, sudah lah. Maka saya sampaikan, lawan saja. Seperti yang ada di Wonosari itu, lawan saja," kata Ganjar lagi.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini meminta para pendukungnya tidak takut karena kampanye pun dilindungi oleh Undang-Undang.

Ia juga mengatakan, kampanye juga dalam rangka menjalankan perintah Undang-Undang.

"Karena sebenarnya kita berkampanye, kita mengerahkan massa ini perintah Undang-undang karena massanya massa kampanye. Kecuali tidak," imbuh dia.


Baca juga: Almas Gugat Gibran Wanprestasi, Ganjar: Kalau Sifatnya Perdata, Silakan Bicara Berdua

Politikus PDI-P ini lantas menyinggung adanya upaya sabotase untuk menghalangi massa pendukungnya menghadiri acara konser "Salam M3tal" yang juga kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, besok Sabtu.

Upaya penghalangan itu, jelas Ganjar, dilakukan lewat sulitnya mencari perusahaan otobus (PO) bus untuk mengantarkan pendukung Ganjar-Mahfud ke GBK pada Sabtu.

"Dan saya tahu operasi-operasi tertutup semacam ini sebenarnya bagian dari cara-cara mencegah agar kita tidak bisa mengerahkan massa. Tapi rakyat selalu punya cara," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com