Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Kompas.com - 10/05/2024, 13:16 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyebut bahwa mereka banjir aduan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu pada 2024.

Jumlah aduan pada tahun diselenggarakannya pemilu nasional dan pilkada serentak ini disebut lebih tinggi dibandingkan 2023 dan diprediksi akan terus bertambah.

“Jumlah pengaduan ke DKPP sepanjang tahun 2024 (Januari hingga 8 Mei) saja tercatat 233. Kami perkirakan akan terus bertambah, bahkan bisa berkali lipat seiring dimulainya tahapan Pilkada 2024,” ungkap Ketua DKPP Heddy Lugito melalui keterangan resmi pada Jumat (10/5/2024).

Baca juga: DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Dari 233 pengaduan yang diterima DKPP, sebanyak 99 di antaranya merupakan aduan terhadap anggota KPU kabupaten/kota, disusul Bawaslu kabupaten/kota (66), PPK/PPD (petugas ad hoc KPU tingkat kecamatan) (13), Bawaslu Provinsi (12), KPU Provinsi (12), KPU RI (9), dan Bawaslu RI (7).

Dari jumlah itu, 90 aduan telah diregistrasi menjadi perkara yang disidangkan.

Sebanyak 13 di antaranya telah diputus. Sebanyak 12 penyelenggara pemilu disanksi teguran tertulis dan 1 orang diberhentikan sementara.

Lalu, 20 perkara yang diadukan pada 2023 tetapi diputus pada 2024, sehingga total DKPP memutus 33 perkara pada 2024 yang menyangkut 161 penyelenggara pemilu.

Berdasarkan jumlah ini, kata Heddy, profesionalitas masih membayangi kinerja penyelenggara pemilu.

Baca juga: DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Prinsip profesionalitas menjadi prinsip dengan pelanggaran terbanyak dari para penyelenggara pemilu yang diputus melanggar kode etik dan pedoman perilaku.

“Jika kita melihat data di atas, DKPP telah banyak melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang profesional, kredibel, dan berintegritas,” ucap dia. 

Pada saat yang sama, Heddy mengeluhkan rendahnya pagu anggaran mereka pada 2024, atau pada tahun yang merupakan puncak penyelenggaraan pemilu se-Indonesia.

Bukan hanya pilpres dan pileg yang telah beres dilangsungkan pada awal tahun, Indonesia juga bakal menggelar pilkada serentak pada akhir tahun nanti di 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi.

Baca juga: Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

DKPP menyebut, pagu anggaran mereka untuk 2024 hanya Rp 67,5 miliar, tepatnya Rp67.532.578.000.

Jumlah ini turun sekitar Rp 24,1 miliar dibandingkan pagu anggaran 2023 sebesar Rp 91,6 miliar, atau tepatnya Rp91.686.234.000.

Ia menegaskan, kondisi anggaran lembaga yang ia nahkodai itu berbanding terbalik dengan jumlah pengaduan dan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang mereka tangani sepanjang 2024.

Halaman:


Terkini Lainnya

Menanti Penjelasan Polri-Kejagung soal Dugaan Densus 88 Buntuti Jampidsus

Menanti Penjelasan Polri-Kejagung soal Dugaan Densus 88 Buntuti Jampidsus

Nasional
Tanda Tanya Pembuntutan Jampidsus oleh Densus 88 dan Perlunya Kejagung-Polri Terbuka

Tanda Tanya Pembuntutan Jampidsus oleh Densus 88 dan Perlunya Kejagung-Polri Terbuka

Nasional
Sidang Praperadilan Sekjen DPR Indra Iskandar Lawan KPK Digelar Hari Ini

Sidang Praperadilan Sekjen DPR Indra Iskandar Lawan KPK Digelar Hari Ini

Nasional
KPK Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL Jadi Saksi dalam Sidang Hari Ini

KPK Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL Jadi Saksi dalam Sidang Hari Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tangis Puan di Rakernas PDI-P | Penjelasan TNI soal Kejagung Dijaga Personel Puspom

[POPULER NASIONAL] Tangis Puan di Rakernas PDI-P | Penjelasan TNI soal Kejagung Dijaga Personel Puspom

Nasional
Rakernas V PDI-P: Air Mata Puan, Tarik-ulur Mega, dan Absennya Prananda

Rakernas V PDI-P: Air Mata Puan, Tarik-ulur Mega, dan Absennya Prananda

Nasional
Megawati: Mungkin Tampangku Cantik, Pintar, Ratunya PDI-P, tapi Aku Ya 'Ratu Preman' Lho...

Megawati: Mungkin Tampangku Cantik, Pintar, Ratunya PDI-P, tapi Aku Ya "Ratu Preman" Lho...

Nasional
Tanggal 30 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com