Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Kompas.com - 08/05/2024, 16:16 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budiman Sudjatmiko merespons eks capres Ganjar Pranowo yang menyatakan akan menjadi oposisi ketika Prabowo-Gibran menjalankan pemerintahan.

Menurut dia, seorang individu tidak bisa disebut sebagai oposisi, melainkan cuma kritikus.

"Pernyataannya oposisi itu saya pikir itu kan urusan partai, kalau individu itu bukan oposisi, tapi kritikus. Yang bisa beroposisi partainya," ujar Budiman saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/5/2024).

Baca juga: Ganjar Pilih Jadi Oposisi, Gibran: Mohon Dikawal dari Luar

Budiman menjelaskan, jika sebuah partai yang menyatakan berada di luar pemerintahan, maka itu baru bisa disebut sebagai oposisi.

Eks kader PDI-P ini menegaskan seorang individu hanya menjadi kritikus, karena tidak bisa memengaruhi keputusan partai.

"Jika individu, misalnya ya, tentu saja itu sifatnya kritikus saja, tentu saja. Pernyataan partai, oposisi atau tidak kan keputusan rakernasnya, ketua umum atau sekjennya," ucapnya.

Meski demikian, Budiman menegaskan Ganjar memiliki hak untuk bergabung atau tidak.

Dia menyebut seseorang tidak boleh dipaksakan untuk berada di dalam atau luar pemerintah.

"Kalau untuk keputusan tidak bergabung, tentu saja itu haknya beliau, haknya beliau. Tidak ada, tidak boleh, tidak ada yang apa namanya, memaksa, tidak ada boleh dipaksa juga begitu," jelas Budiman.

Baca juga: Budiman Sudjatmiko Anggap Wajar Jokowi Terlibat Susun Kabinet Prabowo-Gibran

Sebelumnya, Ganjar Pranowo menegaskan dirinya tak akan bergabung dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Keputusan tersebut diungkapkan saat acara halal bihalal Lebaran di hadapan pengurus Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Politikus PDI-P itu mengatakan, keputusannya untuk tidak bergabung dengan pemerintah bukan berarti tidak mencintai Indonesia.

Selain itu, Ganjar mengatakan, keputusan tersebut disampaikan untuk menghargai moralitas politik dan cara berpolitik di Indonesia yang menurutnya harus naik kelas.

"Dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir. Karena mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas, apa itu? Jalur parlemen," tegas Ganjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Nasional
Tanggal 14 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kalah di 44 Gugatan Sengketa Pileg, KPU Gelar Rakor dengan Puluhan KPU Daerah

Kalah di 44 Gugatan Sengketa Pileg, KPU Gelar Rakor dengan Puluhan KPU Daerah

Nasional
Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi 'Online', Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi "Online", Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Nasional
PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

Nasional
PDI-P Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya Besok

PDI-P Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya Besok

Nasional
Marak Judi 'Online', Jokowi Minta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengingatkan

Marak Judi "Online", Jokowi Minta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengingatkan

Nasional
Marak Judi 'Online', Jokowi: Satgas Sebentar Lagi Selesai Dibentuk untuk Pemberantasan

Marak Judi "Online", Jokowi: Satgas Sebentar Lagi Selesai Dibentuk untuk Pemberantasan

Nasional
Paparkan Bahaya Dampak Judi 'Online', Jokowi: Harta Habis, Suami Istri Cerai hingga Korban Jiwa

Paparkan Bahaya Dampak Judi "Online", Jokowi: Harta Habis, Suami Istri Cerai hingga Korban Jiwa

Nasional
Antisipasi Tantangan Logistik Saat Puncak Haji, Timwas DPR RI Minta Kemenag Pastikan Distribusi Konsumsi Lancar dan Bergizi

Antisipasi Tantangan Logistik Saat Puncak Haji, Timwas DPR RI Minta Kemenag Pastikan Distribusi Konsumsi Lancar dan Bergizi

Nasional
Beri Pesan Khusus ke Warga, Jokowi: Jangan Berjudi Secara Offline Maupun Online

Beri Pesan Khusus ke Warga, Jokowi: Jangan Berjudi Secara Offline Maupun Online

Nasional
Segera Susun 4 Aturan Turunan UU KIA, Pemerintah Janji Libatkan Publik

Segera Susun 4 Aturan Turunan UU KIA, Pemerintah Janji Libatkan Publik

Nasional
Bendera RI di Bus Haji Dicabut, Komisi VIII Minta Menag Pastikan Identitas Indonesia Tak Diabaikan

Bendera RI di Bus Haji Dicabut, Komisi VIII Minta Menag Pastikan Identitas Indonesia Tak Diabaikan

Nasional
TNI AU Latihan Jalak Sakti dan Trisula Perkasa: Kerahkan F-16 hingga Helikopter Caracal

TNI AU Latihan Jalak Sakti dan Trisula Perkasa: Kerahkan F-16 hingga Helikopter Caracal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com