Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Kritik JK Soal Bansos, Bahlil: Masak Kita Enggak Boleh Beri ke Rakyat

Kompas.com - 02/02/2024, 19:28 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjawab kritikan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, kepada Presiden Joko Widodo yang membagikan bansos ke berbagai daerah di tahun politik.

Adapun kritikan itu dilayangkan JK lantaran dia menganggap perbuatan Jokowi memalukan usai membagikan bansos di depan Istana.

Menanggapi hal itu, Bahlil menyampaikan bansos merupakan hak masyarakat yang membutuhkan.

"Dan masak sih kita enggak boleh beri kepada rakyat yang berhak menerimanya? Masak kita yang mampu ini enggak senang melihat negara memberikan perhatian kepada rakyat kecil," kata Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2024).

Baca juga: Kritik Jokowi yang Pernah Bagi-bagi Bansos di Depan Istana, JK: Memalukan, Itu Tugas Camat

Bahlil meminta semua pihak tidak merasa memiliki kemampuan yang sama dengan masyarakat rentan dan miskin.

Sebab, ada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan tersebut.

Politisi Partai Golkar ini mengaku pernah merasakan makan beras untuk keluarga miskin (Raskin) karena masalah ekonomi.

"Ingat saya pernah merasakan betul beras raskin karena ibu saya orang miskin dulu. Ibu saya pembantu rumah tangga, ayah saya buruh bangunan. Setiap bulan kami diberi jatah raskin, dan sangat bermanfaat," tuturnya.

Baca juga: 4 Bansos yang Cair Februari 2024, Ada BLT Rp 600.000 dan Beras 10 Kg

Lagi pula kata Bahlil, pembagian bansos bukan baru-baru ini saja dilakukan Jokowi.

Pembagian ini sudah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya, bahkan sejak tahun 2009 ketika Jokowi belum menjadi presiden.

"Sejak zamannya pak JK sudah ada pas 2014 jadi Wapres. Dan Pak Presiden membagi itu juga sudah dari tahun sebelumnya. Dari 2015, 2017, sering melakukan. Bukan baru," jelas Bahlil.

Kemudian lanjut Bahlil, anggaran pembagian bansos sudah disetujui oleh DPR RI.

Oleh karena itu, ia curiga beberapa pihak yang memprotes pembagian bansos justru tidak sayang kepada rakyat kecil.

"Mungkin bagi orang kaya biasa saja. Nah, Pak Jokowi ingin memberikan itu dan ini sudah diputuskan lewat DPR. Masak ada elite yang memprotes itu," sebut Jokowi.

Baca juga: Singgung Gelontoran Bansos Rp 496 T Jelang Pemilu, Surya Paloh: Mengundang Kecurigaan

Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengkritik aksi Presiden Joko Widodo yang pernah membagi-bagikan bantuan sosial di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada 2023 lalu.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com