Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Harap Prabowo Mundur Ikuti Mahfud, Ganjar: Butuh Rasa, Etika, dan Kemauan

Kompas.com - 02/02/2024, 13:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

PALEMBANG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berpandangan bahwa keputusan tokoh-tokoh yang berkontestasi dalam Pilpres 2024 untuk mundur dari jabatan publik, membutuhkan etika dan niat pribadinya.

Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla atau JK yang berharap Prabowo Subianto mengikuti Mahfud MD yang mundur dari Menko Polhukam karena maju dalam Pilpres 2024.

Adapun Prabowo, kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan meskipun Ketua Umum Partai Gerindra itu maju menjadi calon presiden nomor urut 2.

"(Mundur) Itu butuh rasa, etika, kemauan," kata Ganjar ditemui di Pasar 16 Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan, usai blusukan, Jumat (2/2/2024).

Baca juga: Ganjar Bakal Jadikan Hasil Blusukannya di Pasar Sebagai Materi Debat

Kendati begitu, Ganjar menegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi para kontestan Pilpres untuk mundur dari jabatan publik.

Pasalnya, kata dia, regulasi pun mengatur demikian di mana tidak mewajibkan para pejabat publik yang maju dalam Pemilu 2024 untuk mundur.

Akan tetapi, mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengingatkan tentang suasana yang dirasakan masyarakat jika kontestan Pilpres masih aktif mengisi jabatan publik.

Dalam hal ini, Ganjar menekankan pentingnya soal etika dan integritas menjadi pegangan setiap tokoh yang maju dalam Pemilu.

"Ingat ya regulasi, itu kadang-kadang, dalam suasana kebatinan masyarakat tidak selalu seperti diharapkan, maka butuh suasana etik, integritas, dan ada kepantasan dan kepatutan di sana," ujar Ganjar.

Baca juga: Ganjar Janji KTP Sakti Jadi Solusi bagi Nelayan Perahu Ketek di Palembang

Diberitakan sebelumnya, JK juga mengapresiasi keputusan Mahfud yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menkopolhukam.

Ia berharap Prabowo menempuh langkah yang sama.

"Kita syukur Pak Mahfud MD, itu bagus (keptusannya). Kita tunggu lagi Pak Menhan," kata Jusuf Kalla dalam acara pernyataan resmi Para Tokoh Bangsa demi Perubahan untuk Kemajuan Bangsa di Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2024).

Menurut JK, penting bagi Prabowo mundur supaya tidak terjadi bias ketika berkegiatan, apakah sedang menjalankan tugas sebagai Menteri Pertahanan, atau berkampanye sebagai capres.

"Supaya orang tidak bingung, itu tugas kampanye atau tugas Menhan ini?" tutur dia.

JK juga menyinggung keputusannya pada Pemilu 2004 lalu, di mana dia mundur dari kursi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) karena hendak maju sebagai cawapres.

"Saya juga dulu seperti itu. Saya juga Menko, dulu 2004, bahkan sebelum mendaftar (sebagai cawapres), saya minta keluar," kata JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com