Cerita Mahfud Tolak Tawaran Luhut Jadi Menko Polhukam karena Pernah Pimpin Timses Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahfud MD bercerita bahwa pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang pertama, dirinya pernah ditawari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Tawaran tersebut disampaikan langsung oleh Luhut Binsar Pandjaitan yang kala itu menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Saat itu, Mahfud diminta untuk menggantikan Tedjo Edhy Purdijanto yang bakal diganti dari kursi Menko Polhukam.

“Yang ketemu saya Pak Luhut. Pak Luhut bilang ke saya, ‘Pak Mahfud, besok Tedjo Edhy mau diganti, nanti Menko Polhukam-nya Pak Mahfud atau Pak Fachrur Rozi, kami sudah bicarakan’,” kisah Mahfud dalam wawancara bersama Pemimpin Redaksi Kompas TV, Rosianna Silalahi, dalam program Rosi Kompas TV, Kamis (1/2/2024).

Namun, Mahfud menolak tawaran tersebut. Alasannya, karena pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, ia menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Baca juga: Alasan Mahfud Mundur dari Menko Polhukam: Bukan Cuma Etik, tapi Juga Elektoral

Menurut Mahfud, tidak etis jika ia menempati jabatan di pemerintahan, sementara sebelumnya ia berada di kubu lawan.

“Saya bilang ke Pak Luhut waktu itu tahun 2015, waktu di awal pemerintah, ‘Pak Luhut, saya ini timnya Pak Prabowo, enggak layak dong saya masuk ke situ’,” ujarnya.

“Tidak etis, kasihan pada yang berjuang mati-matian enggak kebagian, masa dikasih saya yang memang dulu tidak berjuang untuk itu,” lanjut Mahfud.

Mendapati penolakan itu, kata Mahfud, Luhut sempat menawarinya posisi komisaris perusahaan. Namun, lagi-lagi Mahfud menolak.

“Pak Mahfud apa sekarang penghasilannya? Masuk ke komisaris ya, saya carikan,” kata Mahfud mengenang ucapan Luhut.

“Enggak, saya bilang, saya cukup. Saya guru besar, saya mengajar di mana-mana dan saya masih punya tabungan,” lanjut Mahfud.

Kendati begitu, Mahfud tetap bersedia membantu pemerintahan Jokowi. Akhirnya, pada pertengahan tahun 2018, ia ditunjuk menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Saya bilang, ‘Tapi nanti saya bantu bantu dululah agar periode kedua saya bisa masuk’,” kata Mahfud.

“Periode berikutnya saya malah masuk nominasi cawapres, tapi kemudian jadi Menko Polhukam,” imbuh cawapres nomor urut 3 itu.

Mahfud mengaku belum memikirkan apakah jika memenangkan Pemilu Presiden 2024, dirinya akan menawarkan posisi menteri ke capres-cawapres pesaingnya saat ini.

Namun, seandainya kalah pada pemilihan, ia bilang, tak akan bersedia bergabung ke pemerintahan yang berkuasa karena alasan etik.

“Pokoknya saya jangan ditanya itu sekarang, karena saya yang menang,” kata Mahfud sambil tertawa.

Baca juga: Mundur dari Menteri, Mahfud Tak Berniat Jelekkan Pemerintah Jokowi

Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari kursi Menko Polhukam setelah menyerahkan surat permohonan pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

"Saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat mohon berhenti dengan sebuah surat itu," kata Mahfud di Istana.

Namun, untuk sementara, Mahfud masih menjabat sebagai Menko Polhukam hingga Jokowi mengeluarkan keputusan presiden (keppres) tentang pemberhentian dirinya.

Pengunduran diri Mahfud ini menyusul majunya dia sebagai cawapres Pemilu 2024, berpasangan dengan Ganjar Pranowo.

Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, ia sejak awal tak mundur sebagai Menko Polhukam karena tak ada larangan yang mengharuskan hal itu. Mahfud mengaku tak pernah menggunakan fasilitas negara dan kewenangan sebagai Menko Polhukam untuk kampanye.

Namun, belakangan ia melihat kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru menyalahgunakan fasilitas dan kewenangan.