Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Mahfud Mundur dari Menko Polhukam: Bukan Cuma Etik, tapi Juga Elektoral

Kompas.com - 02/02/2024, 10:14 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahfud MD mengaku bahwa keputusannya mundur dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) bukan hanya karena alasan etik, tapi juga elektoral.

Mahfud bilang, setelah meletakkan jabatan sebagai menteri, dirinya bisa lebih leluasa berkampanye sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.

“Saya (mundur dari Menko Polhukam) murni etik dan juga sekaligus untuk kerja politik. Kan sudah saya katakan, biar enak kerja politiknya,” kata Mahfud dalam wawancara bersama Pemimpin Redaksi Kompas TV, Rosianna Silalahi, dalam program Rosi Kompas TV, Kamis (1/2/2024).

Dengan tidak lagi menjabat sebagai menteri, kata Mahfud, ia bisa bicara dan bekerja tanpa ragu. Namun, Mahfud menyebut, bukan berarti dirinya bakal membocorkan rahasia negara.

Baca juga: Jokowi Siapkan Keppres Pemberhentian Mahfud MD

“Saya tidak ingin mempertentangkan apakah ini keperluan etik atau keperluan elektoral, mungkin dua-duanya,” ujarnya.

Mahfud merasa tidak rugi dirinya mundur meski ada menteri yang mencalonkan diri sebagai presiden, tetapi tetap berada di Kabinet Indonesia Maju.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu justru merasa lega karena setelah ini ia dapat berkampanye tanpa mengkhawatirkan posisinya sebagai Menko Polhukam.

Mahfud bilang, sesuai aturan, sebelum berkampanye, ia selalu mengajukan surat cuti ke Presiden. Sebelum surat permohonan cuti itu disetujui, Mahfud tak akan pergi berkampanye.

Namun, Mahfud menyebut, ada kandidat lain yang setiap hari kampanye ke sana ke mari, yang dipertanyakan izin cutinya.

“Saya merasa saya ini sudah berlaku tertib kok yang lain enggak ya. Sekarang saya merasa plong, seumpama juga melakukan itu tidak melanggar juga, tidak nyolong-nyolong kesempatan,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, banyak pro kontra atas manuvernya mundur dari Menko Polhukam. Ada yang menyayangkan keputusan itu, ada pula yang mendukung.

Namun, Mahfud mengaku tak ambil pusing. Cawapres nomor urut 3 itu yakin keputusan yang ia tempuh bakal berdampak baik, setidaknya bagi dirinya sendiri.

“Pertimbangan saya pada akhirnya ya saya mau lebih bagus bagi saya dan mungkin bagi republik untuk sama-sama belajar memperbaiki negara ini,” tuturnya.

Baca juga: Pamit di Kemenko Polhukam, Mahfud: Suatu Saat Kita Bertemu di Tempat Lain...

Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari kursi Menko Polhukam setelah menyerahkan surat permohonan pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

"Saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat mohon berhenti dengan sebuah surat itu," kata Mahfud di Istana.

Namun, untuk sementara, Mahfud masih menjabat sebagai Menko Polhukam hingga Jokowi mengeluarkan keputusan presiden (kepres) tentang pemberhentian dirinya.

Pengunduran diri Mahfud ini menyusul majunya dia sebagai cawapres Pemilu 2024, berpasangan dengan Ganjar Pranowo.

Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, ia sejak awal tak mundur sebagai Menko Polhukam karena tak ada larangan yang mengharuskan hal itu.

Mahfud mengaku tak pernah menggunakan fasilitas negara dan kewenangan sebagai Menko Polhukam untuk kampanye. Namun, belakangan ia melihat kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru menyalahgunakan fasilitas dan kewenangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com