Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Kompas.com - 22/05/2024, 09:10 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud MD menilai sulit menghindari anggapan bahwa revisi Undang-undang Kementerian Negara dilakukan hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik pihak pemenang Pilpres 2024.

Sebab Mahfud melihat ada momentum yang berkaitan antara kepentingan mengakomodasi banyak pihak pemenang Pilpres dan dilakukannya perubahan UU Nomor 39 Tahun 2008 itu.

"Begini, menurut saya momentumnya, itu memancing kecurigaan bahwa ini hanya untuk bagi-bagi kue politik sesuai dengan peran pemenangan kontestasi politik. Momentumnya," kata Mahfud dalam program "Terus Terang" episode perdana, dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Rabu (22/5/2024).

Baca juga: Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Mahfud kemudian menceritakan bagaimana munculnya UU Kementerian Negara di republik ini.

Mulanya, mantan Menko Polhukam itu bercerita tentang pemerintahan masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Kedua RI, Soeharto yang jumlah menterinya sekitar 26.

Ketika itu, menurut Mahfud, angka tersebut dirasa untuk efisiensi.

Namun pada masa pemerintahan Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kementerian zaman Orde Baru ada yang dihapus dan kemudian ditambahkan kementerian baru.

"Sehingga timbul pemikiran, kalau gitu, mari agar jabatan menteri ini tidak mudah dimekarkan atau dibubarkan, dibuat Undang-undang, maka dibuatlah Undang-undang (Kementerian Negara)," jelas Mahfud.

Baca juga: Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Singkat cerita, jadilah jumlah kementerian diatur dalam UU Kementerian Negara yang ada sekarang, sebanyak 34.

Revisi UU Kementerian Negara yang kini dibahas di DPR menghapus jumlah 34 kementerian itu, dan mengganti dengan frasa "jumlah kemeterian ditentukan sesuai kebutuhan presiden".

"Nah sekarang lalu mau naik jadi 40 (menteri). Saya khawatir nanti pemilu tahun 2029 karena dukungan juga semakin bervariasi dan semuanya merasa berperan, tambah lagi menterinya ada yang 40 ke 45 besok jadi 50 dan seterusnya. Dengan mengubah UU," ujar eks Ketua MK ini.

Padahal di lain sisi, Mahfud beranggapan bahwa kementerian yang ada saat ini sejatinya banyak yang bisa disatukan.

Sebab tugas dan wewenang akan banyak dilakukan oleh Direktur Jenderal (Dirjen).

Mahfud bercerita ketika dirinya menjabat Menko Polhukam. Dia mengaku tidak bisa menyentuh sejumlah persoalan seperti kehutanan, pertanahan hingga tata ruang karena bukan lah kewenangannya.

Namun Dirjen di bawah Menko Polhukam bisa menanganinya.

"Karena beda-beda menterinya. Ada yang bilang begini, ada yang bilang jangan begitu. 'Itu wewenang saya'. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa ini tidak disatukan saja tapi dirjennya diperkuat. Dengan begitu lebih mudah ambil keputusan," nilai Mahfud,

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Nasional
Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Nasional
Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut 'Klaim' Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut "Klaim" Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Nasional
Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Nasional
Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Nasional
Tercatat 80.000 Anak Main Judi 'Online', Fahira Idris: Ini Harus Jadi 'Concern' Negara

Tercatat 80.000 Anak Main Judi "Online", Fahira Idris: Ini Harus Jadi "Concern" Negara

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Buka Peluang Periksa Sandra Dewi Lagi

Kasus Timah, Kejagung Buka Peluang Periksa Sandra Dewi Lagi

Nasional
Litbang 'Kompas': Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

Litbang "Kompas": Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

Nasional
BMKG Rekayasa Cuaca agar Proyek IKN Tak Terganggu Hujan

BMKG Rekayasa Cuaca agar Proyek IKN Tak Terganggu Hujan

Nasional
Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Nasional
Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Nasional
Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Nasional
Inovasi Haji Tiga Tahun Kementerian Agama

Inovasi Haji Tiga Tahun Kementerian Agama

Nasional
Waketum Golkar Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan PKS Kursi Cawagub Jakarta

Waketum Golkar Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan PKS Kursi Cawagub Jakarta

Nasional
SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com