Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Kompas.com - 22/05/2024, 10:25 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud MD berpandangan bahwa semua pihak harus memperhatikan pemikiran Presiden Kelima sekaligus Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri jika ingin Indonesia menjadi negara maju. Utamanya, pemikiran tentang komitmen penegakan demokrasi, hukum, dan konstitusi.

Hal tersebut ia sampaikan menanggapi pertanyaan seberapa penting dan strategis peran Megawati, terlepas nanti akan berada di dalam atau luar pemerintahan.

Mulanya, Mahfud menjawab soal seberapa penting peran Megawati untuk bangsa ke depannya.

"Sehingga, pemerintah tidak boleh main-main. Tentu akan jadi perhatian di dunia internasional juga Bu Megawati didengar. Oleh sebab itu ini harus jadi perhatian, bagaimana cara mengakomodasi pikiran-pikiran yang bagus itu, tanpa misalnya harus, kalau Bu Mega enggak mau, tanpa harus masuk dalam apa yang disebut koalisi," ujar Mahfud dalam program "Terus Terang" episode perdana, dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Rabu (22/5/2024).

Menurut Mahfud, pemikiran Megawati merupakan warisan dari para pendiri bangsa Indonesia.

Megawati, kata dia, juga menanamkan pemikiran para pendiri bangsa kepada kader-kadernya di PDI-P.

Baca juga: Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Mantan Menko Polhukam ini beranggapan, pemikiran yang demikian tidak ada salahnya, bahkan bagus untuk masa depan bangsa.

"Kalau negara ini mau maju, di situ peran Ibu Megawati," ujar Mahfud.

Mantan calon wakil presiden nomor urut 3 itu khawatir jika pemikiran Megawati tak diakomodasi dalam pemerintahan ke depan, bisa saja Indonesia mengalami kemunduran serupa masa Orde Baru.

"Itu sungguh-sungguh kalau bangsa ini ingin bagus. Kalau tidak, ya, ya sama, akhirnya kembali lagi ke mohon maaf, Orde Baru dulu kan. Kalau ada pikiran begitu," kata dia. 

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Mahfud MD pada Pilpres 2024 dijadikan oleh Megawati sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo.

Ganjar-Mahfud diusung oleh empat partai politik yaitu PDI-P, PPP, Perindo dan Hanura. Namun pasangan ini kalah dalam Pilpres. Pemenangnya adalah pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Komnas HAM Sebut Polda Sumbar Initimidatif karena Cari Orang yang Viralkan Dugaan Polisi Aniaya Afif Maulana

Komnas HAM Sebut Polda Sumbar Initimidatif karena Cari Orang yang Viralkan Dugaan Polisi Aniaya Afif Maulana

Nasional
Batal Jadikan Sohibul Iman Cagub di Pilkada DKI, PKS: Kami Realistis

Batal Jadikan Sohibul Iman Cagub di Pilkada DKI, PKS: Kami Realistis

Nasional
Panglima TNI Temui Kepala Staf Pertahanan Italia, Bahas Rencana Kapal ITS Amerigo Vespucci Merapat ke RI

Panglima TNI Temui Kepala Staf Pertahanan Italia, Bahas Rencana Kapal ITS Amerigo Vespucci Merapat ke RI

Nasional
PKS Buka Pintu Koalisi dengan PDI-P untuk Usung Anies-Sohibul Iman di Jakarta

PKS Buka Pintu Koalisi dengan PDI-P untuk Usung Anies-Sohibul Iman di Jakarta

Nasional
Nilai Putusan Bebas Gazalba Janggal, Ketua KPK: Bau Anyir Semua Orang Bisa Cium, Apalagi KPK

Nilai Putusan Bebas Gazalba Janggal, Ketua KPK: Bau Anyir Semua Orang Bisa Cium, Apalagi KPK

Nasional
Gerindra Pastikan Prabowo Bakal Serius Wujudkan Swasembada Pangan-Makan Bergizi Gratis, Bukan Cuma Militer

Gerindra Pastikan Prabowo Bakal Serius Wujudkan Swasembada Pangan-Makan Bergizi Gratis, Bukan Cuma Militer

Nasional
PKS Ingin Tutup Peluang Cawagub Anies Berasal dari PDI-P

PKS Ingin Tutup Peluang Cawagub Anies Berasal dari PDI-P

Nasional
Komnas HAM Sebut Afif Maulana Diduga Ditendang Polisi, Akibatnya 5 Tulang Rusuk Patah

Komnas HAM Sebut Afif Maulana Diduga Ditendang Polisi, Akibatnya 5 Tulang Rusuk Patah

Nasional
KPK Minta Pengadilan Tipikor Ganti Majelis Hakim yang Sidangkan Lagi Kasus Gazalba Saleh

KPK Minta Pengadilan Tipikor Ganti Majelis Hakim yang Sidangkan Lagi Kasus Gazalba Saleh

Nasional
Diusung Jadi Cawagub Anies, Sohibul Ngaku Tak Takut Lawan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Diusung Jadi Cawagub Anies, Sohibul Ngaku Tak Takut Lawan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Nasional
Kemenko Polhukam Jadwalkan Audiensi dengan Pihak Pegi Setiawan

Kemenko Polhukam Jadwalkan Audiensi dengan Pihak Pegi Setiawan

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Sumbar Transparan Soal Penyebab Kematian Afif Maulana

Komnas HAM Minta Polda Sumbar Transparan Soal Penyebab Kematian Afif Maulana

Nasional
Belajar dari 'Ransomware' PDN, Pakar: Sektor Kritikal Baiknya Diisi Profesional

Belajar dari "Ransomware" PDN, Pakar: Sektor Kritikal Baiknya Diisi Profesional

Nasional
Menkeu Segera Terbitkan Aturan 'Anti-dumping' untuk Lindungi Industri Tekstil

Menkeu Segera Terbitkan Aturan "Anti-dumping" untuk Lindungi Industri Tekstil

Nasional
Urusan Politik Dianggap Kerap Bikin Rumit Pengelolaan Siber Indonesia

Urusan Politik Dianggap Kerap Bikin Rumit Pengelolaan Siber Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com