Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Kompas.com - 22/05/2024, 12:15 WIB
Tatang Guritno,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mengecam pembubaran forum People’s Water Forum (PWF) di Bali, Selasa (21/5/2024).

Menurut Tobas, sapaan akrab Taufik, peristiwa pembubaran itu mencoreng wajah demokrasi Indonesia yang tengah menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-10 World Water Forum (WWF) di Bali.

“Bukan begini cara menjadi tuan rumah sebuah kegiatan internasional,” kata Tobas dalam keterangannya, Rabu (22/5/2024).

Baca juga: Sempat Disarankan Cekal People Water Forum, Menteri PUPR: Saya Bilang No

Tobas mengatakan, Indonesia sebagai tuan rumah semestinya menunjukkan bahwa setiap orang bebas berpendapat.

“Tunjukan Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, yang selalu memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat dan menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya,” kata dia.

Tobas pun meminta pihak kepolisian serta pemerintah pusan dan daerah untuk menjamin kegiatan para aktivis yang menyuarakan kritik secara damai.

Baca juga: Jaringan Masyarakat Sipil Kecam Pembubaran People’s Water Forum

“Untuk menunjukan bahwa demokrasi memang benar-benar berjalan di Indonesia,” ucapnya.

Diketahui gelaran PWF di Denpasar yang mengkritik WWF tiba-tiba dibubarkan oleh sejumlah orang yang mengaku dari suatu organisasi massa (ormas).

Saat diskusi tengah berjalan, tiba-tiba sejumlah orang masuk, mengentikan dan meminta acara tersebut dibubarkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Muhammadiyah Minta Fungsi Intelkam Polisi di Revisi UU Polri Dihapus

Muhammadiyah Minta Fungsi Intelkam Polisi di Revisi UU Polri Dihapus

Nasional
Buntut Penyitaan Ponsel dan Buku Hasto, Penyidik KPK Dilaporkan ke Komnas HAM, Dewas, hingga Polda Metro

Buntut Penyitaan Ponsel dan Buku Hasto, Penyidik KPK Dilaporkan ke Komnas HAM, Dewas, hingga Polda Metro

Nasional
8 Kemudahan Ibadah Haji bagi Lansia, Risti, dan Disabilitas

8 Kemudahan Ibadah Haji bagi Lansia, Risti, dan Disabilitas

Nasional
Balasan Menohok KPK Usai Disebut Luhut OTT Kampungan

Balasan Menohok KPK Usai Disebut Luhut OTT Kampungan

Nasional
Sidang Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Digelar Hari Ini

Sidang Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Digelar Hari Ini

Nasional
Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia

Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia

Nasional
Lapas di Indonesia 'Overcrowded', Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 Orang

Lapas di Indonesia "Overcrowded", Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 Orang

Nasional
KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

Nasional
Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Sebut Lapas 'Overcrowded' karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Sebut Lapas "Overcrowded" karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Nasional
Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Nasional
Kasus 'Vina Cirebon' Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Kasus "Vina Cirebon" Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

Nasional
Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com