Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Minta KY Awasi Praperadilan Firli Bahuri dan Eks Wamenkumham

Kompas.com - 11/12/2023, 09:33 WIB
Syakirun Ni'am,
Krisiandi

Tim Redaksi

Hal ini juga bisa saja terjadi dalam praperadilan Firli dan Eddy Hiariej.

Karena itu, ICW mendesak KY menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim dengan melakukan pengawasan eksternal.

“Keganjilan ini bukan tidak mungkin akan kelihatan kembali dalam persidangan praperadilan Firli dan Eddy,” tutur Kurnia.

Baca juga: Wamenkumham Diduga Pakai Duit Rp 1 Miliar dari Pengusaha Tambang untuk Pencalonan Ketua Pelti

Berdasarkan catatan ICW terdapat sembilan tersangka korupsi yang permohonannya dikabulkan oleh hakim PN Jaksel. Mereka adalah Budi Gunawan yang terjerat dugaan rekening gendut dan transaksi mencurigakan.


Perkara Budi disidangkan oleh hakim Sarpin Rizaldi.

Kemudian, mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo. Ia menjadi tersangka dugaan penerimaan permohonan keberatan pajak PT BCA. Perkaranya disidangkan Haswandi.

Lalu, els Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin yang menjadi tersangka dugaan korupsi di PDAM Kota Makassar. Perkaranya disidangkan Yuningtyas Upiek.

Perkara eks Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman terkait dugaan korupsi proyek disidangkan oleh Wayan Kama.

Bupati sabu Raijua Marthen Dira Tome terkait dugaan korupsi pendidikan luar sekolah disidangkan oleh Nursyam.

Setnov dalam kasus e KTP disidangkan oleh Cepi Iskandar.

Baca juga: Alasan Dewas KPK Tak Bawa Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi Firli ke Sidang Etik

Kasus dugaan korupsi pengolahan anoda logam PT Aneka Tambang (Antam) dengan tersangka Direktur PT Loco Montrado Siman Bahar disidangkan Suharno. Semua perkara itu ditangani oleh KPK.

Sementara, praperadilan terkait perkara yang ditangani Kejaksaan Agung adalah dugaan korupsi pembangunan 21 gardu induk di Jawa Bali, dan Nusa Tenggara Barat yang menjerat eks Menteri BUMN Dahlan Iskan. Perkaranya disidangkan hakim Lendriaty Janis.

Kemudian, perkara dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina yang menjerat Direktur PT Sugih Energy, Edward Seky Soeryadjaya. Perkaranya disidangkan hakim Aris Bawono Langgeng.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com