JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga bakal calon presiden (capres) telah menyampaikan sejumlah gagasnya apabila terpilih menjadi presiden.
Gagasan tersebut disampaikan masing-masing bakal capres dalam dialog "3 Bacapres Bicara Gagasan" di Graha Sabha Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (19/9/2023).
Berikut deretan gagasan dari masing-masing bakal capres:
Ganjar setidaknya menyampaikan tiga gagasan yang bisa dijalankan apabila memenangi Pemiihan Presiden (Pilpres) 2024.
Eks Gubernur Jawa Tengah itu menyoroti semakin mahalnya pendidikan perguruan tinggi. Terlebih setelah perguruan tinggi berubah status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).
Baca juga: Ganjar Ingin Industri Diberi Ruang Menentukan Materi Pendidikan
Ganjar mengatakan perlu melanjutkan program tersebut. Hanya saja, yang perlu dimaksimalkan adalah biaya pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Problem yang musti kita bongkar adalah 20 persen anggaran untuk pendidikan, untuk apa. kalau kemudian kita pecah, kita bongkar, kita kupas, jangan-jangan anggaran itu lebih banyak bisa untuk perguruan tinggi negeri," kata dia.
Dalam hal mereformasi kepolisian, Ganjar mengatakan yang perlu dilakukan adalah penguatan kelembagaan, seleksi, hingga profesionalisme.
Hal ini sebagaimana yang dilakukan Baharuddin Lopa.
"Dua sistem dua aktor. Tidak ada yang pernah mendengar pendekar keadilan yang luar biasa di kejaksaan, Baharuddin Lopa," katanya.
Ganjar juga menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperkuat. Keinginan tersebut berbanding terbalik dengan cara pandang Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Baca juga: “Petugas Partai” Bisa Bikin Pemilih Pikir Ulang buat Dukung Ganjar
Meski demikian, Ganjar menginginkan adanya revisi regulasi sekalipun sejumlah pihaknya menganggap sebagai pelemahan terhadap KPK.
"Harus saya jawab ketiga kalinya. Satu dikuatkan, kedua revisi regulasi. Revisi regulasi itu membutuhkan, satu treatment tersendiri, political interplay, " kata Ganjar.
Setidaknya ada dua gagasan yang ingin diterapkan Prabowo apabila terpilih menjadi presiden. Gagasan tersebut, yakni:
Menteri Pertahanan itu mengatakan bahwa masyarakat saat ini masih mempercayai KPK.
"Kalau kita lihat ya di masyarakat, saya kira masyarakat masih menilai KPK masih bermanfaat," kata Prabowo.
Baca juga: Soal SBY Akan Turun Gunung demi Prabowo, Demokrat Flashback Pernah Juga Perjuangkan Anies
Saat disinggung mengenai melemahnya independensi KPK karena berada di bawah eksekutif hingga revisi UU KPK, Prabowo mengaku akan mengumpulkan stakeholder, pakar hukum untuk mencari yang terbaik bagi bangsa.
"Pasti banyak kita yang kecewa dan pasti banyak kita tidak puas, saya kira itu wajar ya. Saya kira benar bahwa harus ada pengawasan karena kekuasaan condong untuk membuat orang korup," kata Prabowo.
Prabowo juga ingin menyetop penjualan bahan mentah ke negara lain. Hal ini dilakukan supaya dapat mempercepat lompatan Indonesia.
Dengan penyetopan bahan mentah ini, ke depan Indonesia diharapkan bisa menghadirkan perusahaan yang dapat mengelola bahan mentah.
Baca juga: Bantahan Prabowo Merespons Isu Tampar dan Cekik Wamen Kabinet Jokowi
Kebijakan ini juga diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat.
"Ini pekerjaan saudara-saudara semua anak-anak kita. Kita tidak mau anak-anak kita diupah rendah," ucapnya.
Anies yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta juga menyampaikan beberapa gagasan apabila terpilih menjadi presiden. Berikut gagasannya:
Anies menilai Indonesia bisa menjadi negara maju jika terdapat kemauan politik yang kuat dari pemerintah untuk menegakkan hukum secara adil.
"Negeri ini punya kesempatan untuk maju, tetapi selama rule of law, kepastian hukum, penegakan hukum tidak menjadi prioritas maka yang terjadi adalah tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik," kata Anies.
Anies mengatakan, jika penegakan hukum tidak dijalankan dengan konsisten maka justru menyuburkan praktik korupsi.
Baca juga: Saat Anies, Ganjar, Prabowo Dicecar soal Harta dan Persiapan Dana Kampanye...
Jika korupsi marak, maka sulit mendapatkan keadilan dan menghalangi cita-cita masyarakat Indonesia yang ingin makmur, sejahtera, dan menjadi negara maju.
"Yang kita saksikan aparat yang seharusnya menegakkan hukum melakukan tindakan-tindakan yang tidak setara. Mereka yang kuat tak tersentuh, mereka yang lemah tersentuh. Mereka yang kawan tak tersentuh, mereka yang lawan disentuh terus. Ini harus diubah," kata Anies.
Anies ingin sumber daya manusia (SDM) institusi Polri mengalami perkembangan. Menurutnya, saat ini kompetensi anggota Polri perlu ditingkatkan agar bisa menghadapi tantangan zaman.
"Harus ada pengembangan profesionalisme, kompetensi. Ini fakta di lapangan bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang bertugas di kepolisian tidak mengalami pembekalan yang cukup," terang Anies.
"Kalau tidak punya keterampilan, pengetahuan, kemampuan untuk bisa menggunakan segala macam teknik baru, maka teknik-teknik lama yang akan dipakai," sambung dia.
Ia mencontohkan dengan teknik interogasi yang sudah mengalami banyak perkembangan. Mestinya, kebaruan teknik itu juga didapatkan oleh anggota Polri.
Anies menganggap minimnya upaya untuk meningkatkan kompetensi polisi dapat memicu terjadinya praktik penyimpangan dalam proses penegakan hukum.
"Tapi kalau tidak mempelajari ilmu-ilmu (interogasi) itu, maka teknik-tekniknya akan teknik-teknik lama, dan apa yang akan terjadi? Muncul praktik-praktik penyimpangan," ujar dia.
Anies juga menginginkan tata kelola pertanian harus diubah supaya para petani lebih sejahtera dan merasakan manfaat dari hasil tani yang mereka olah.
"Di ujung kita menginginkan agar harga kebutuhan pokok menurun, biaya kebutuhan pokok lebih murah. Di sisi lain, kesejahteraan dari para petani lebih tinggi," kata Anies.
Anies mengatakan, salah satu persoalan yang terjadi dalam tata niaga pertanian adalah biaya pengolahan pertanian lebih tinggi dari hasil produksi.
Menurut dia, indikator sederhana buat mengukur kesejahteraan petani adalah mereka harus bisa menabung dari hasil bertani.
"Pakai indikator sederhana, petani bisa menabung. Selama petani tidak bisa menabung maka biaya operasinya, biaya produksinya tidak sebanding dengan pendapatannya," ujar Anies.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.