Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Kompas.com - 22/05/2024, 18:09 WIB
Syakirun Ni'am,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Roadshow Bus KPK yang akan mengelilingi Pulau Jawa untuk mengampanyekan tolak politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, roadshow bus ini menjadi langkah awal bagi KPK untuk mencegah korupsi, terutama dengan memilih pemimpin yang baik dan antikorupsi.

“Terkait dengan Pilkada saya harus sampaikan bahwa ini menjadi langkah awal dalam  pemberantasan korupsi ketika kita bisa memilih pemimpin yang baik,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Baca juga: Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Menurut Alex, sistem yang baik tidak cukup untuk mencegah korupsi sehingga masyarakat harus bisa memilih pemimpin yang baik.

Ia menyebutkan, kriteria pemimpin yang baik salah satunya adalah selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Alex pun mengingatkan publik agar tidak tergiur dengan politik uang supaya mendapatkan pemimpin yang baik.

“Hindari money politic, serangan fajar, atau serangan senja dan lain sebagainya,” ujar Alex.

“Intinya masyarakat jangan 'memeras' para calon kepala daerah,” kata dia.

Menurut Alex, sikap masyarakat yang tidak mau mencoblos calon tertentu dengan alasan tidak menerima uang merupakan bentuk pemerasan.

Baca juga: Bawaslu Akui Kesulitan Awasi Serangan Fajar, Ini Sebabnya

“Kalau minta-minta duit itu bagaimana? Wani piro? Kalau (calon kepala daerah) enggak mau ngasih, (masyarakat) enggak mau mencoblos. Itu apa namanya?” kata Alex.

Adapun Roadshow Bus KPK rutin dilakukan setiap tahun dengan lokasi yang berbeda-beda. Pada tahun lalu, bus itu mendatangi sejumlah provinsi di Pulau Sumatera.

Pada tahun ini, Bus KPK akan menjelajah 12 kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Madura. 

Perjalanan akan dimulai dari Kabupaten Bangkalan kemudian berlanjut ke Bojonegoro, Kota Surabaya, Kabupaten Brebes, Wonosobo, Kota Semarang.

Lalu, ke Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan Kota Serang.

Bus KPK itu berisi sejumlah komputer dan berbagai fasilitas edukasi, salah satu sisi bus bahkan bisa digunakan menjadi layar tancap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

Nasional
PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

Nasional
Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Nasional
Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Nasional
KPK Nilai Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Punya Konflik Kepentingan Jika Kembali Mengadili

KPK Nilai Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Punya Konflik Kepentingan Jika Kembali Mengadili

Nasional
PDI-P: Belum Ada Ridwan Kamil dan Kaesang di Daftar Kandidat untuk Pilkada Jakarta

PDI-P: Belum Ada Ridwan Kamil dan Kaesang di Daftar Kandidat untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Menko Polhukam Sebut 164 Wartawan Main Judi Online, Transaksi Capai Rp 1,4 Miliar

Menko Polhukam Sebut 164 Wartawan Main Judi Online, Transaksi Capai Rp 1,4 Miliar

Nasional
PDI-P Lempar Sinyal Usung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

PDI-P Lempar Sinyal Usung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

Nasional
KPK Minta Majelis Hakim Gazalba Saleh Diganti, PN Jakpus: Wewenang Ketua Pengadilan

KPK Minta Majelis Hakim Gazalba Saleh Diganti, PN Jakpus: Wewenang Ketua Pengadilan

Nasional
PKS Sebut Nasdem Beri Sinyal Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

PKS Sebut Nasdem Beri Sinyal Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

Nasional
Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

Nasional
Mentan Curhat ke Jokowi Sering Diteriaki Brengsek dan Pembohong oleh Petani

Mentan Curhat ke Jokowi Sering Diteriaki Brengsek dan Pembohong oleh Petani

Nasional
TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com