Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Kompas.com - 22/05/2024, 18:09 WIB
Syakirun Ni'am,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Roadshow Bus KPK yang akan mengelilingi Pulau Jawa untuk mengampanyekan tolak politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, roadshow bus ini menjadi langkah awal bagi KPK untuk mencegah korupsi, terutama dengan memilih pemimpin yang baik dan antikorupsi.

“Terkait dengan Pilkada saya harus sampaikan bahwa ini menjadi langkah awal dalam  pemberantasan korupsi ketika kita bisa memilih pemimpin yang baik,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Baca juga: Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Menurut Alex, sistem yang baik tidak cukup untuk mencegah korupsi sehingga masyarakat harus bisa memilih pemimpin yang baik.

Ia menyebutkan, kriteria pemimpin yang baik salah satunya adalah selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Alex pun mengingatkan publik agar tidak tergiur dengan politik uang supaya mendapatkan pemimpin yang baik.

“Hindari money politic, serangan fajar, atau serangan senja dan lain sebagainya,” ujar Alex.

“Intinya masyarakat jangan 'memeras' para calon kepala daerah,” kata dia.

Menurut Alex, sikap masyarakat yang tidak mau mencoblos calon tertentu dengan alasan tidak menerima uang merupakan bentuk pemerasan.

Baca juga: Bawaslu Akui Kesulitan Awasi Serangan Fajar, Ini Sebabnya

“Kalau minta-minta duit itu bagaimana? Wani piro? Kalau (calon kepala daerah) enggak mau ngasih, (masyarakat) enggak mau mencoblos. Itu apa namanya?” kata Alex.

Adapun Roadshow Bus KPK rutin dilakukan setiap tahun dengan lokasi yang berbeda-beda. Pada tahun lalu, bus itu mendatangi sejumlah provinsi di Pulau Sumatera.

Pada tahun ini, Bus KPK akan menjelajah 12 kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Madura. 

Perjalanan akan dimulai dari Kabupaten Bangkalan kemudian berlanjut ke Bojonegoro, Kota Surabaya, Kabupaten Brebes, Wonosobo, Kota Semarang.

Lalu, ke Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan Kota Serang.

Bus KPK itu berisi sejumlah komputer dan berbagai fasilitas edukasi, salah satu sisi bus bahkan bisa digunakan menjadi layar tancap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com