Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Kompas.com - 22/05/2024, 17:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pihaknya hanya mengundang orang-orang yang memiliki semangat menegakkan demokrasi dan hukum untuk hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 pada 24-26 Mei 2024.

Hal tersebut disampaikan ketika ditanya mengenai kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak diundang dalam pelaksanaan Rakernas PDI-P kali ini.

Mula-mula, Hasto menjelaskan bahwa Rakernas kali ini diadakan dalam momentum semangat reformasi untuk melawan sisi gelap kekuasaan. Sebab Pemilu 2024, menurut PDI-P, sudah direkam publik menjadi Pemilu yang paling brutal.

"Dan itu terekam kuat dalam memori publik terekam kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum dan para seniman bahkan budayawan yang menyimpulkan bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia diwarnai berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu konstruksi rekayasa hukum di MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

Baca juga: JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P


Hasto menambahkan, anggapan publik itu juga sudah tersampaikan melalui dissenting opinion atau pandangan berbeda oleh tiga hakim MK saat membacakan putusan mengenai sengketa Pilpres 2024.

Hal itu lah, kata dia, yang menjadi dasar PDI-P mengundang figur yang akan datang ke Rakernas kali ini, yakni yang memiliki semangat menjaga hukum.

"Dan dari spirit itu yang tentu diundang adalah mereka, mereka yang memiliki spirit di dalam menjaga demokrasi hukum. Menegakkan negara hukum, menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat," tutur Hasto.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa PDI-P memiliki pijakan yang sangat kuat terhadap sejarah.

Apalagi, tegas Hasto, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga punya pengalaman melawan rezim otoriter Orde Baru.

"Itu lah yang akan diundang PDI Perjuangan di dalam Rapat Kerja Nasional yang ke-5," tutupnya.

Baca juga: Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa partainya tidak mengundang Presiden Joko Widodo dalam kegiatan Rakernas Ke-5 PDI-P pada 24-26 Mei 2024.

PDI-P beralasan tidak mengundang Jokowi karena melihat padatnya jadwal presiden. Alasan yang sama juga jadi alasan PDI-P tak mengundang Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Yang jelas, presiden dan wakil presiden tidak diundang. Kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri," kata Djarot di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Minta Majelis Hakim Gazalba Saleh Diganti, PN Jakpus: Wewenang Ketua Pengadilan

KPK Minta Majelis Hakim Gazalba Saleh Diganti, PN Jakpus: Wewenang Ketua Pengadilan

Nasional
PKS Sebut Nasdem Beri Sinyal Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

PKS Sebut Nasdem Beri Sinyal Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

Nasional
Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

Nasional
Mentan Curhat ke Jokowi Sering Diteriaki Brengsek dan Pembohong oleh Petani

Mentan Curhat ke Jokowi Sering Diteriaki Brengsek dan Pembohong oleh Petani

Nasional
TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

Nasional
Komnas HAM Sebut Polda Sumbar Initimidatif karena Cari Orang yang Viralkan Dugaan Polisi Aniaya Afif Maulana

Komnas HAM Sebut Polda Sumbar Initimidatif karena Cari Orang yang Viralkan Dugaan Polisi Aniaya Afif Maulana

Nasional
Batal Jadikan Sohibul Iman Cagub di Pilkada DKI, PKS: Kami Realistis

Batal Jadikan Sohibul Iman Cagub di Pilkada DKI, PKS: Kami Realistis

Nasional
Panglima TNI Temui Kepala Staf Pertahanan Italia, Bahas Rencana Kapal ITS Amerigo Vespucci Merapat ke RI

Panglima TNI Temui Kepala Staf Pertahanan Italia, Bahas Rencana Kapal ITS Amerigo Vespucci Merapat ke RI

Nasional
PKS Buka Pintu Koalisi dengan PDI-P untuk Usung Anies-Sohibul Iman di Jakarta

PKS Buka Pintu Koalisi dengan PDI-P untuk Usung Anies-Sohibul Iman di Jakarta

Nasional
Nilai Putusan Bebas Gazalba Janggal, Ketua KPK: Bau Anyir Semua Orang Bisa Cium, Apalagi KPK

Nilai Putusan Bebas Gazalba Janggal, Ketua KPK: Bau Anyir Semua Orang Bisa Cium, Apalagi KPK

Nasional
Gerindra Pastikan Prabowo Bakal Serius Wujudkan Swasembada Pangan-Makan Bergizi Gratis, Bukan Cuma Militer

Gerindra Pastikan Prabowo Bakal Serius Wujudkan Swasembada Pangan-Makan Bergizi Gratis, Bukan Cuma Militer

Nasional
PKS Ingin Tutup Peluang Cawagub Anies Berasal dari PDI-P

PKS Ingin Tutup Peluang Cawagub Anies Berasal dari PDI-P

Nasional
Komnas HAM Sebut Afif Maulana Diduga Ditendang Polisi, Akibatnya 5 Tulang Rusuk Patah

Komnas HAM Sebut Afif Maulana Diduga Ditendang Polisi, Akibatnya 5 Tulang Rusuk Patah

Nasional
KPK Minta Pengadilan Tipikor Ganti Majelis Hakim yang Sidangkan Lagi Kasus Gazalba Saleh

KPK Minta Pengadilan Tipikor Ganti Majelis Hakim yang Sidangkan Lagi Kasus Gazalba Saleh

Nasional
Diusung Jadi Cawagub Anies, Sohibul Ngaku Tak Takut Lawan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Diusung Jadi Cawagub Anies, Sohibul Ngaku Tak Takut Lawan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com