Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantahan Prabowo Merespons Isu "Tampar dan Cekik" Wamen Kabinet Jokowi

Kompas.com - 20/09/2023, 06:52 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto memberikan tanggapan soal isu yang menyebut dirinya melakukan penamparan dan pencekikan terhadap salah satu wakil menteri (Wamen) Kabinet Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Prabowo saat ditanya oleh wartawan usai mengunjungi pabrik alat utama sistem persenjataan (alutsista) PT Pindad di Jawa Barat, pada Selasa (19/9/2023).

Baca juga: Tak Ambil Pusing Isu Tampar Wamentan, Prabowo: Dulu Difitnah Lebih Gawat, Mau Kudeta

Dilansir dari siaran YouTube Kompas TV, Selasa (19/9/2023), Prabowo mula-mula tertawa mendengar pertanyaan wartawan terkait informasi peristiwa penamparan dan pencekikan itu.

Prabowo yang sedang berdiri di samping Presiden Joko Widodo kemudian menyatakan bahwa dirinya belum bertemu dengan sang wamen.

"Saya ketemu saja belum sama wamennya (wakil menteri)," ujar Prabowo yang diikuti tawa kecil.

"Enggak pernah itu. Selalu (dengan) menterinya (Menteri Pertanian) saya," tambahnya.

Baca juga: Ditanya soal KPK, Prabowo Cari Upaya Perbaikan, jika Ada Kesan Tidak Baik Bukan berarti Dibubarkan

Informasi soal peristiwa menampar dan mencekik pertama kali muncul dari media sosial dan menjadi viral dalam dua hari terakhir.

Kabar tersebut menyebutkan bahwa peristiwa penamparan yang dilakukan seorang bakal capres terjadi di Istana Kepresidenan menjelang rapat terbatas.

Disebutkan pula bahwa bakal capres tersebut adalah Prabowo, sedangkan wamen yang dimaksud adalah Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi.

Informasi di media sosial juga menjelaskan bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi karena diduga Prabowo kesal Kementerian Pertanian tidak mendukung salah satu program yang ditugaskan Presiden Jokowi kepadanya.

Prabowo lakukan kajian

Ketika wartawan bertanya apakah ada kemungkinan menempuh langkah hukum soal berita menampar dan mencekik, Prabowo mengakui dirinya sebenarnya ingin situasi di tahun politik saat ini tetap sejuk.

Namun, dia juga menyebut akan mempelajari isu "menampar dan mencekik" itu terlebih dulu.

"Ya kita kalau bisa sejuk, sejuk. Tapi nanti sedang diproses juga, dipelajari itu," ujar Prabowo.

Adapun selama Prabowo memberikan jawaban, Presiden Jokowi berada di sampingnya.

Hadir pula Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com