"Alarm Politik" dari Jokowi Lewat Data Intelijen Parpol

Menurut Jokowi, Indonesia tidak boleh bernasib sama seperti banyak negara Amerika Latin yang terus berada dalam posisi negara berkembang sejak 1950-an, padahal memiliki kesempatan buat menjadi negara maju.

"Kita tidak mau itu, dan kesempatan itu hanya ada di 3 periode kepemimpinan nasional kita. Itulah yang sulit," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, Indonesia di masa mendatang membutuhkan pemimpin yang bisa mengantarkan masyarakat berada di posisi negara maju, dan membawa kemakmuran dan kesejahteraan.

"Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan. Itulah yang akan melompatkan kita nanti menjadi negara maju," ucap Jokowi.

Baca juga: Pengamat Sebut Parpol Tak Boleh Jadi Target Pantauan Intelijen dan Presiden

"Tetapi ini harus konsisten pemimpin siapapun ke depan harus ngerti masalah ini, tau mengenai ini. Mau kerja detail, mau menghitung, mau mengkalkulasi, dan cek di lapangan," sambung Jokowi.

Secara terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, sebagai presiden, Jokowi berhak dan bahkan mendapat perintah dari undang-undang untuk mengantongi informasi intelijen.

Mahfud menambahkan, pejabat setingkat Menteri Koordinator (Menko) secara berkala juga mendapatkan informasi intelijen terkait partai politik, masyarakat, persoalan hukum, dan isu sensitif di masyarakat.

“Ya enggak bisa dong (Jokowi disalahkan), memang laporan presiden. Menteri saja punya apalagi presiden,” ujar Mahfud saat ditemui usai menghadiri jalan sehat di kompleks Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2023).

Baca juga: Jokowi Pegang Data Intelijen Daleman Parpol, Gubernur Lemhannas Ingatkan soal Skandal Watergate

Tiga makna

Dilihat dari sisi politik, pernyataan Jokowi terkait data intelijen dan suksesi kepemimpinan nasional dinilai mengandung 3 makna.

Upaya membawa Indonesia ke taraf negara maju dan makmur memang menjadi impian setiap anggota masyarakat, serta amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden Jokowi yang pada 2024 akan menyelesaikan periode kepemimpinan keduanya juga berhak berharap ada yang melanjutkan program yang sudah dibangun selama ini.

Akan tetapi, ada juga kekhawatiran ketika lembaga intelijen dikerahkan dan tidak terkendali justru bisa membawa kemunduran dalam proses demokrasi.

Baca juga: Jokowi Nyatakan Pegang Data Intelijen soal Parpol, Cak Imin: Arah Koalisi Hak Masing-masing

"Pernyataan Presiden Jokowi ini bisa ditafsirkan dalam 2 konteks. Pertama, di panggung depan beliau ingin memastikan bahwa siapapun capres-cawapres yang kelak maju harus memastikan Indonesia Maju ke depan," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro dalam pernyataannya saat dihubungi pada Senin (18/9/2023).

Melalui pernyataan itu, kata Agung, Jokowi memberi sinyal supaya presiden mendatang melanjutkan program-programnya, dan tidak bertikai hanya karena persoalan politik yang bisa mengancam kemajuan bangsa.

"Jangan malah sebaliknya sehingga kita bisa keluar dari middle income trap di tengah karena benturan kepentingan adikuasa yang semakin sulit dihindari," ucap Agung.