Jokowi Nyatakan Pegang Data Intelijen soal Parpol, Cak Imin: Arah Koalisi Hak Masing-masing

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus bakal cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, arah koalisi terkait Pemilu 2024 merupakan hak masing-masing partai politik (parpol).

"Semua arah koalisi adalah hak masing-masing partai. Dan Presiden menghormati serta memberikan keleluasan kepada partai-partai," ujar Cak Imin di Surabaya, Jawa Timur, Senin (18/9/2023).

Ia merespons Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku memegang data dari intelijen terkait partai politik.

Baca juga: Gubernur Lemhannas Yakin Jokowi Tahu Batasan soal Penggunaan Data Intelijen

Cak Imin menyampaikan, sebagai Presiden, Jokowi pasti memiliki informasi laporan yang lengkap tentang orientasi arah dan kebijakan partai.

Menurut dia, Jokowi sebagai Kepala Negara pasti ingin memastikan proses demokrasi terjaga.

"Ya tentu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ingin menjadi bagian dari kewajibannya untuk supaya proses demokrasi ini terjaga," kata dia.

Sementara itu, Cak Imin mengatakan, pasangan Anies Baswedan-Cak Imin (AMIN) akan terus bekerja merebut hati rakyat.

"Membuat ide dan gagasan, serta rencana-rencana buat Indonesia 2024," ucap Cak Imin.

Baca juga: Soal Data Intelijen Terkait Parpol, Puan: Tanya Pak Jokowi, Kenapa Bicara Seperti Itu?

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo mengaku telah mengetahui apa yang diinginkan oleh partai-partai politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini ia sampaikan di hadapan relawan pendukungnya saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023).

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi, Sabtu, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu.

Ia hanya menjelaskan bahwa informasi itu ia dapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.