Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Darwin Darmawan
Pendeta

Pendeta GKI, Mahasiswa doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia

Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Kompas.com - 17/05/2024, 06:25 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BANGSA, menurut Benedict Anderson, adalah “an imagined political community-and imagined as both inherently limited and sovereign” (sebuah komunitas politik yang dibayangkan- dan dibayangkan baik terbatas sekaligus berdaulat) (1991: 6).

Ya, bangsa adalah imaji, sebab sebagian besar warganya tidak saling tahu. Mereka juga tidak pernah bertemu. Pun demikian, dalam bayangan mereka, ada bayangan sebuah komunitas yang satu.

Sebagai imaji, gagasan tentang bangsa sesungguhnya lebih tepat dimengerti sebagai aspirasi ketimbang deskripsi (Priyono 1999: 176).

Maksudnya, ikatan dan loyalitas warga bangsa bukan hal yang sudah jadi. Tidak juga terbentuk secara alami.

Sebaliknya, integrasi bangsa sangat bergantung dari aspirasi warganya: apakah mereka sungguh-sungguh menerima dan diterima sebagai bagian dari bangsa?

Jika fokus dan sudut pandangnya negara, aksi kekerasan sebagian masyarakat Papua bisa dilihat sebagai separatisme.

Namun, aksi mereka bisa juga dilihat dengan simpatik: mereka meredefinisi arti Indonesia sebagai bangsa. Karena merasa belum diterima sebagai orang Indonesia, mereka menolak kedaulatannya.

Jika dari sudut pandang negara, mereka dianggap tidak cinta bangsa, dari sudut pandang orang Papua, negara yang tidak mencintai mereka. Jadi, dari sudut pandang masing-masing merasa, cintanya bertepuk sebelah tangan.

Pembangunan yang memarjinalkan

Kebijakan modernisasi yang dilakukan pemerintah Soeharto untuk Papua menghasilkan kemajuan ekonomi yang impresif. Di tahun 1970, pertumbuhan ekonomi di Papua mencapai 10,92 persen.

Hasrat modernisasi diikuti dengan kebijakan transmigrasi secara massif di papua. Pada 1971, transmigran di Papua berjumlah 5000 jiwa. Lalu di 1972 jumlahnya meningkat 100 persen, menjadi 10.000 jiwa (Garnaut and Manning 1974: 39).

Jumlah transmigran di Papua semakin besar karena migrasi ke Papua juga terjadi secara mandiri.

Orang dari Sulawesi melihat peluang ekonomi terbuka lebar di Papua. Mereka pindah ke sana. Penduduk yang migrasi secara mandiri jumlahnya jauh lebih signifikan.

Untuk setiap transmigran yang ke Papua, ada 3 orang penduduk migrasi mandiri. Sampai tahun 2000, jumlahnya mencapai 560.000 jiwa (McGibbon, 2002).

Mereka membuat pemukiman baru dalam skala luas. Karena dorongan untuk mencari penghidupan yang lebih baik, etos kerja mereka tinggi. Maka, para pendatang ini berhasil mendominasi sektor ekonomi Papua.

OAP merasa terdesak dan termarjinalkan dalam proses pembangunan dan modernisasi yang massif.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Nasional
Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Nasional
Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut 'Klaim' Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut "Klaim" Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Nasional
Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Nasional
Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Nasional
Tercatat 80.000 Anak Main Judi Online, Fahira Idris: Ini Harus Jadi 'Concern' Negara

Tercatat 80.000 Anak Main Judi Online, Fahira Idris: Ini Harus Jadi "Concern" Negara

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Buka Peluang Periksa Sandra Dewi Lagi

Kasus Timah, Kejagung Buka Peluang Periksa Sandra Dewi Lagi

Nasional
Litbang Kompas: Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

Litbang Kompas: Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

Nasional
BMKG Rekayasa Cuaca agar Proyek IKN Tak Terganggu Hujan

BMKG Rekayasa Cuaca agar Proyek IKN Tak Terganggu Hujan

Nasional
Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Nasional
Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Nasional
Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Nasional
Inovasi Haji Tiga Tahun Kementerian Agama

Inovasi Haji Tiga Tahun Kementerian Agama

Nasional
Waketum Golkar Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan PKS Kursi Cawagub Jakarta

Waketum Golkar Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan PKS Kursi Cawagub Jakarta

Nasional
SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

SYL Jalani Sidang Tuntutan Perkara Pemerasan pada 28 Juni, Vonis 11 Juli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com