Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Budiman Tanuredjo
Wartawan Senior

Wartawan

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Kompas.com - 18/05/2024, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KEJENGKELAN publik belum reda menonton, bagaimana bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memperlakukan kekuasaan yang dipegangnya. Kekuasaan seakan menjadi wilayah domestik, wilayah keluarga.

Dari panggung persidangan terungkap bagaimana keluarga SYL memanfaatkan jabatan untuk mendapat keuntungan pribadi dan keluarganya.

Pembelian kacamata, perawatan kulit, renovasi rumah, sunatan anak, membayar pembantu serta pengeluaran lainnya seakan menjadi tanggungan Kementerian Pertanian.

Politisi Partai Nasdem itu mengaku tidak mengetahui pengeluaran tersebut. Bahkan, ia menjanjikan akan menggunakan panggung pleidoi untuk penyampaian pembelaan. Publik menunggu.

“Power is privilege,” ujar Sukidi Mulyadi, PhD dalam siniar dengan saya. Lulusan Harvard University ini mengatakan, kekuasaan yang dimiliki SYL telah disalahartikan justru untuk kepentingan keluarganya.

Kultur feodal tampaknya masih menyelimuti negeri ini. Feodal dalam artinya tidak bisa dibedakan antara yours and mine (milikmu dan milikku).

Kekuasaan yang sejatinya untuk rakyat sebagaimana dikatakan Sultan Hamengkuwono IX, Tahta untuk Rakyat, telah disalahartikan: kekuasaan untuk keluarga, untuk kelompok dan golongannya.

Praktik nepotisme yang jadi musuh Orde Baru kini seperti menjadi lazim dalam praktik kekuasaan, akhir-akhir ini. Budaya malu lenyap dalam praksis politik yang sangat transaksional.

Pengawasan inspektorat jenderal mandul dan gagal mendeteksi penyimpangan sang menteri. Pengawasan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata bisa dipesan dan ada tarifnya. Pengawasan politik di DPR pun sami mawon.

“Hukum telah menjadi industri,” ujar mantan Menko Polhukam Mahfud MD.

Arah politik hukum bangsa kian mengarah pada sentralisasi kekuasaan. Apa yang diinginkan kekuasaan bisa diwujudkan.

Ada tiga jalan yang bisa ditempuh yang semuanya konstitusional. Jalan menguji pasal ke Mahkamah Konstitusi, jalan merevisi undang-undang lewat DPR, jalan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Beberapa contoh politik kontemporer bisa dilihat. Misalnya, masa jabatan Pimpinan KPK ditetapkan empat tahun. Namun, ada pimpinan yang menghendaki lima tahun.

Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menguji materi ke MK. Dan, MK mengabulkan perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK menjadi lima tahun.

Pimpinan KPK yang seharusnya mengakhiri jabatannya Desember 2023, diperpanjang sampai Desember 2024.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Lapas 'Overcrowded' karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Sebut Lapas "Overcrowded" karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Nasional
Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Nasional
Kasus 'Vina Cirebon' Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Kasus "Vina Cirebon" Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

Nasional
Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Nasional
Tanggal 14 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kalah di 44 Gugatan Sengketa Pileg, KPU Gelar Rakor dengan Puluhan KPU Daerah

Kalah di 44 Gugatan Sengketa Pileg, KPU Gelar Rakor dengan Puluhan KPU Daerah

Nasional
Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi 'Online', Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi "Online", Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Nasional
PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

Nasional
PDI-P Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya Besok

PDI-P Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya Besok

Nasional
Marak Judi 'Online', Jokowi Minta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengingatkan

Marak Judi "Online", Jokowi Minta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengingatkan

Nasional
Marak Judi 'Online', Jokowi: Satgas Sebentar Lagi Selesai Dibentuk untuk Pemberantasan

Marak Judi "Online", Jokowi: Satgas Sebentar Lagi Selesai Dibentuk untuk Pemberantasan

Nasional
Paparkan Bahaya Dampak Judi 'Online', Jokowi: Harta Habis, Suami Istri Cerai hingga Korban Jiwa

Paparkan Bahaya Dampak Judi "Online", Jokowi: Harta Habis, Suami Istri Cerai hingga Korban Jiwa

Nasional
Antisipasi Tantangan Logistik Saat Puncak Haji, Timwas DPR RI Minta Kemenag Pastikan Distribusi Konsumsi Lancar dan Bergizi

Antisipasi Tantangan Logistik Saat Puncak Haji, Timwas DPR RI Minta Kemenag Pastikan Distribusi Konsumsi Lancar dan Bergizi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com