Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pastikan Tak Akan Salah Sasaran, Baznas Gunakan DTKS Kemensos untuk Penyaluran Zakat Fitrah

Kompas.com - 19/04/2023, 17:12 WIB
Singgih Wiryono,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memastikan bahwa zakat fitrah yang mereka salurkan tidak akan salah sasaran kepada penerima yang berhak.

Pimpinan Baznas Saidah Sakwan mengatakan, penerima zakat dari Baznas dipastikan merupakan yang berhak karena berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial RI.

"Jadi kita punya data di kita berbasisnya DTKS, jadi data DTKS kita host to host dengan Kemensos dan Kemenko PMK, jadi itu yang kita jadikan data apakah dia mustahik (penerima zakat) atau tidak," kata Saidah Sakwan saat ditemui dalam acara launching zakat fitrah Baznas di Mall Artha Gading, Jakarta Utara, Rabu (19/4/2023).

Baca juga: Baznas Targetkan Zakat Fitrah Rp 11 Miliar Disalurkan Sebelum Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah

Kader Muslimat Nahdlatul Ulama ini mengatakan, dalam DTKS milik Kemensos, profil penerima zakat bisa terlihat dengan jelas.

Dari situ juga Baznas mencegah potensi terjadinya penerimaan ganda oleh penerima zakat fitrah.

"Karena di situ profiling sudah terlihat, dari situ kemudian kita masukan ke data kita untuk tadi kita lihat, apakah ini cross atau tidak, apakah mereka sudah dapat yang lain atau tidak, itu kita gunakan itu," ujar dia.

Kerja sama dengan kementerian dan lembaga bukan kali pertama dilakukan Baznas. Saidah menyebut, program rumah layak huni dari Baznas juga bekerja sama dengan data Kementerian PUPR.

"Kita juga host to host untuk isu rumah layak huni, kita host to host dengan Kementerian PUPR. Alhamdulillah kita sudah mengonsolidasikan," kata Saidah.

"Tahun lalu kita bisa membangun 9.277 rumah layak huni se Indonesia, datanya ada? Ada by name by address," imbuh dia.

Baca juga: Dukung Pemerintah Atasi Persoalan Sosial, Kemenkumham Salurkan Zakat Rp 1,4 Miliar melalui Baznas

Menurut dia, data penerima zakat fitrah penting untuk dimiliki agar penyaluran zakat bisa lebih merata dan lebih tepat sasaran.

"Ini penting memang big data, supaya tidak semua orang menuju ke situ, semua orang ketinggalan. Jadi ini redistribusi dan pemerataan bagi kami itu isu yang sangat penting," ucap dia.

Sebagai informasi, tahun ini Baznas menargetkan penyaluran zakat fitrah dengan nilai Rp 11 miliar.

Penyaluran zakat tersebut akan didistribusikan ke 34 provinsi, khususnya daerah yang memiliki kemiskinan ekstrem yang tinggi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com